Kebingungan yang Tersisa dari Debat

Debat pertama Pilgub DKI Jakarta menyisakan banyak keanehan bagi sebagian masyarakat. Hal ini terkait banyaknya perbedaan data yang digunakan. Paling kurang ada beberapa hal yang bisa disebutkan di sini.

Pertama, soal kartu Jakarta one dan Satu Jakarta. Ini lebih khusus soal bagaimana peraturan untuk mengeluarkan kartu seperti itu. Hal ini perlu dijelaskan secara baik agar masyarakat tidak tertipu dengan kartu-kartu seperti itu. Hal ini penting karena Ahok mengungkapkan bahwa untuk mengeluarkan kartu seperti itu perlu kerjasama dengan BI. Artinya ada aturan yang mesti ditaati. Sementara AHY dan Sylvi seperti dengan mudah bisa mengeluarkan kartu saktinya itu.

Kedua, soal Dana Bantuan Langsung sementara BLSM yang akan diberikan oleh pasangan Agus Sylvi jika menjadi gubernur. Namun, Ahok dan Djarot justru heran bagaimana program yang sudah dihentikan seperti itu justru kembali ingin dilakukan lagi bahkan sebagai program unggulan. Perlu ada penjelasan yang memadai baik dari pihak Agus Sylvi maupun Ahok Djarot tentang apakah program seperti itu mungkin atau tidak.

Ketiga, soal pertanyaan Anies Sandi kepada Ahok tentang Alexis. Ahok malah menjawab “Ketika Pak Anies bilang tak berani tutup Alexis, kami sudah tutup stadium dan Miles. Ketemu narkoba kami tutup." Sepintas jawaban Ahok tidak sesui pertanyaan Anies, namunmenunjukkan fakta berbeda. Yang menjadi kebingungan adalah mengapa Anies mengabaikan data bahwa Ahok telah menutup Stadium dan Miles. Sebagai seorang yang pernah menjadi dosen, data seperti itu tak boleh diabaikan.

Keempat, soal Transportasi murah oleh Anies Sandi VS transportasi gratis yang telah dibuat Ahok Djarot. Anies Sandi akan membuat transportasi murah untuk semua jurusan hanya Rp 3.500 atau Rp 5.000. Hal ini menjadi aneh karena Ahok dan Djarot telah menggratiskannya bagi para pekerja dengan UMP. Artinya jika Anies Sandi terpilih maka, para pekerja dengan UMP akan kembali membayar transportasinya.

Kelima, soal normalisasi sungai tanpa menggusur. Pasangan Agus Sylvi menegaskan untuk membangun tanpa menggusur sementara Anies Sandi belum jelas apakah akan melakukan penggusuran atau tidak. Ahok Djarot sudah melakukan penggusuran untuk normalisasi sungai. Jika tujuannya adalah mengatasi masalah banjir maka normalisasi sungai adalah satu jalan yang sulit diabaikan. Karena itu penyempitan sungai dari lebar awal 30 meter menjadi 5 meter mesti dinormalisasi serti semula. Namun bagaimana normalisasi sungai itu dilakukan jika ada orang yang mendiami wilayah yang sebelumnya bagian dari daerah aliran sungai. Membangun kampung terapung tanpa melakukan normalisasi sungai yang artinya menggusur adalah tidak masuk akal. Sementara itu, tidak melakukan normalisasi sungai tetapi mengharapkan agar sungai bersih dan tidak banjir adalah mimpi siang bolong.