Manggarai Pernah Miliki 6 Raja

catatan: tulisan ini merupakan tulisan wartawan Harian Umum Flores Pos, Christo Lawudin pada halaman 16 Flores Pos edisi Jumat 15 November 2013.

Sesuai dengan sejarah pemerintahan di Manggarai, awalnya wilayah ini diperitah oleh raja. Ada 6 raja yang pernah memerintah Manggarai, yakni Lanur, Sehak, Lontar, Tamur, Nambuk, dan Barut.

Sesuai dengan kopian sejarah singkat Manggarai yang dibacakan sepanjang perjalanan napak tilas sejarah dan budaya yang diperoleh wartawan di Ruteng dari Pjs Keuta Kwartir Cabang Pramuka Manggarai, Kon Mitang, Senin (11/11), Manggarai memiliki strutur pemerintahan kerajaan. Ada enam raja yang pernah memerintah Manggarai, yakni raja Lanur dari Wudi di Kecamatan Cibal, lalu raja Sehak dari Ntala Ruteng, Raja Lontar yang dijuluki Melondek dari Kampung Cabo di Cibal, Raja Tamur dari TOno, Kecamatan Satar Mese Barat, raja Ngambut dan Raja Barut dari TOdo.

Pada masa Raja Lontar, Manggarai dibagi dalam bentuk dalu semacam kecamatan sekarang ini. Ada 37 Dalu, yakni Ruteng, Rahong, Ndoso, Kolang, Pongkor, Poco, Leok, SIta TOrok, GOlo, Rongga Koe, Kempo, Rajong, Manus, Riwu, Ndehes, Cibal, Lambaleda, Reok Congkar, BIting, Rembong, Pota, Ruis, Mata Wae, Mburak, Welak, Wontong, Lelak, Todo, Bajo, Nggorang, dan Raju.

"Perkembangan selanjutnya, Manggarai punya kepala daerah atau bupati yakni Klorus Hambur, Frans Sales Lega, Frans Dula Burhan, Gaspar Ehok, Antony Bagul Dagur, dan Chris ROtok," kata Kon Mitang di hadapan peserta Napak Tilas.

Sejarah berikutnya, Manggarai dimekarkan dan terbentuklah Manggarai Barat tahun 2003 dan Manggarai Timur tahun 2007. Namun, pemekaran tersebut hanya bersifat administrasi pemerintahan. Tanah Manggarai tetap satu sebagai tanah mbate dise ame (warisan leluhur) dengan spirit lonto leok bantang cama reje leleng (musyawarah mufakat).

Sedangkan nenek moyang orang Manggarai berasal dari Sumatera Barat yang berawal dari kedatangan Empo Masur, keturunan raja Luwu ke tanah Nuca Lale atau Lale Lombong. Kehadirannya mengubah nama tempat yang didatanginya, yakni Nuca Lale menjadi Manggarai. Manggarai sendiri berasal dari kata Manggar dan Rai. Manggar adalah batu yang dibawa Empo Masur yang berfungsi sebagai watu jangkar (batu untuk menahan) wangka (perahu) untuk berhenti. Lalu, Rai berasal dari kata watu rai (batu asah). Kedua kata dari batu tersebut menjadi dasar pemberian nama Manggarai.

Wily Grasias mengatakan, menarik menelusuri sejarah Manggarai sejak dahulu hingga sekarang. Cukup banyak buku yang telah diterbitkan para cerdik cendikia untuk mengungkapkan sejarah, budaya, dan pahlawan di Manggarai. BUku-buku telah mendokumentasikan sejarah Manggarai.

Beberkan Dugaan Tindakan Amoral (Berita Pos Kupang 11 Oktober 2013)

Pos Kupang 11 Oktober 2013 menurunkan berita tentang dugaan tindakan imoral Bupati Ngada, Marianus Sae (MS) dengan judul "Beberkan DUgaan Tindakan Amoral". MS kemudian membantahnya dan mengatakan bahwa "Itu isu tidak berbobot". Berita ini kemudian menjadi rujukan TRUK-F dalam mengklarifikasi kebenaran informasi yang beredar.

Konferensi Pers TRUK-F : MS Ayah Biologis Anak N

Divisi Perempuan TRUK-F melakukan konferensi pers untuk mengklarifikasi kebenaran informasi yang beredar di masarakat tentang kasus imoral yang dilakukan Marianus Sae (MS), Bupati Ngada terhadap pembantunya N. Dalam konferensi Pers ini, pihak TRUK-F yang selama 5 bulan mendampingi korban membenarkan berita tersebut dan menyebut MS sebagai ayah biologis dari anak N. Konferensi pers ini dilakukan TRUK-F sebagai bentuk klarifikasi informasi yang beredar di tengah masyarakat dan atas penyangkalan yang dilakukan Bupati Ngada melalui beberapa media dan Video yang beredar di youtube.

Tersesat

Indonesia hari-hari ini sedang tersesat
kompas penunjuk arah rusak dan dirusakkan
dan lebih sering kompas ditendang dan tak digunakan
akhirnya salah arah dan tersesat

lihatlah ada banyak yang tersesat dalam negara ini
ada yang bangga sebagai penegak keadilan
tetapi tersesat hingga tak tahu apa itu keadilan
ada yang menyebut diri penjaga terakhir arah kehidupan bangsa
Tetapi akhirnya tersesat karena mudah dibayar untuk mengubah arah

Banyak yang menyebut diri pelindung rakyat
tetapi tersesat menjadi pemangsa rakyat
Ada pula yang berkoar menyebut diri sebagai pelayan rakyat
tetapi tersesat dan memaksa rakyat melayaninya

Dan hari-hari ini saya semakin sadar
ada banyak yang tersesat
menyebut diri pejuang kemanusiaan, pembela orang kecil khususnya perempuan
Tapi tatkala orang dekatnya yang terkenal dan berkuasa melecehkan perempuan
Ia pun tersesat dalam kedekatan itu dan menjadi pembela sang penguasa....

Bunda Putri VS Kamisan : Respon Kilat VS Kebisuan SBY

Dalam sepekan terakhir, nama Bunda Putri menjadi subjek diskusi politik di negara ini. Sekonyong-konyong saja perempuan ini menjadi sangat terkenal. Adalah keterkaitannya dengan Presiden RI, SBY dan sejumlah menterinyalah yang membuat perempuan ini ramai didiskusikan. Entah benar atau tidak, tetapi kesaksian mantan presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) pada pengadilan tipikor bahwa Bunda Putri adalah orang dekat SBY dan menjadi pengatur kuota Impor Daging Sapi dan menjadi penghubung antara dewan pembina partai, telah menggangu kenyamanan SBY dan sejumlah Menterinya.

Akibatnya SBY secepat kilat merespon hal ini. Respon kilat SBY ini tentu saja sangat berbeda dengan kebiasaannya selama ini yang lambat dan tidak tegas dan tidak jelas. Alhasil, respon kilat SBY ini menjadi kelihatan sangat berlebihan, apalagi ditambah dengan kata-kata yang terkesan bombastis "2000 % bohong".

Bagi saya, respon kilat SBY ini sangatlah berlebihan bukan karena dia tidak pantas untuk menanggapi pemberitaan ini tetapi karena SBY seolah-olah baru muncul saat ada masalah yang berhubungan dengan diri, keluarga atau partainya. Bukan rahasia lagi bahkan bisa dilihat sebagai model kepemipinan SBY bahwa ia lebih banyak diam atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia.

Persoalan Ahmadyah, pembakaran berbagai gereja, atau kasus sampang misalnya bisa menunjukkan ketidakjelasan sikap SBY. Ini persoalan intoleransi yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, dan karena itu SBY sebagai presiden negara Pancasila ini seharusnya mengambil sikap yang jelas atas persoalan ini. Kenyataannya SBY lebih memilih mengambil sikap diam dan membiarkan Pancasila remuk bersamaan dengan jatuhnya korban.

Namun, ketika sebagian besar masyarakat Indonesia menolak penghargaan bagi SBY atas kerjanya menjamin  toleransi di Indonesia, SBY dengan cepat merespon dan berjuang agar penghargaan itu harus tetap diterimanya. Padahal sangat jelas ada banyak kasus intoleransi yang terjadi di depan mata tetapi tidak ada tanggapan yang jelas. Pertanyaannya atas prestasi apa SBY diberi penghargaan ini? Ataukah penghargaan ini adalah suatu sinisme dan dengan demikian seharusnya disadari SBY agar bisa merebut penghargaan yang sesungguhnya yaitu saat Intoleransi hilang dari bumi nusantara ini. Nyatanya setelah menerima penghargaan ini, SBY kembali diam atas persoalan intoleransi yang terjadi.

Kini masyarakat Indonesia disadarkan akan adanya presiden saat respon kilat dan bombastis presiden ini diharapkan bisa membersihkan citra SBY yang terancam dinodai kesaksian LHI.

Respon kilat SBY ini akan menjadi sangat menyakitkan jika kita melihat Aksi Diam Kamisan di depan Istana Negara. Aksi Diam di depan istana negara atau yang sering disebut Kamisan, merupakan aksi berdiri di depan istana negara untuk menuntut pemerintah RI menyelesaikan berbagai pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM) di Indonesia ini. Aksi yang telah dimulai sejak 18 januari 2007 ini bermaksud untuk mengingatkan pemimpin negara ini bahwa semua orang yang malakukan kesalahan apalagi pelanggaran atas HAM haruslah dihukum. Kenyataannya, para pelaku pelanggaran HAM di Indonesia ini berkeliaran bebas dan tidak tersentuh hukum. Melawan impunitas inilah, setiap kamis diadakan aksi diam tersebut.

Akan tetapi, sudah dapat diduga kalau SBY yang tiap hari kamis mendapat surat dari para keluarga korban dan aktivis memiliki suatu kepastian sikap yakni diam membisu. SBY hampir tidak punya sikap lain terhadap aksi kamisan ini selain sikap diam.

Tentu saja respon kilat Presiden SBY atas pernyataan LHI sungguh sangat menyakitkan para keluarga korban dan aktivis yang setiap kamis berdiri di depan istana negara untuk menggugah kesadaran presiden SBY untuk merespon berbagai persoalan kemanusiaan yang ada.

Kadang Diam itu Emas. dalam kasus Bunda Putri lebih tepat kalau SBY sebagai presiden bersikap diam dan membiarkan proses hukum yang membuktikannya. Tetapi Diam itu juga adalah bencana, karena sebagai Presiden, diam adalah sikap membiarkan kejahatan yang terjadi terus berlangsung. Dalam konteks ini, Sikap diam SBY sebagai presiden adalah suatu pembiaran atas pelanggaran HAM yang terjadi, dan karena itu melanggar HAM juga.

Divisi Perempuan TRUK-F

Visi : Hak- hak perempuan diakui dan dihargai secara utuh sehingga terciptalah kesamaan hak, keadilan dan perdamaian didunia.

Misi :

1)   Memperjuangkan pembebasan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan yang membelenggunya, seperti kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kekerasan publik , kekerasan struktural maupun etnis budaya.

2)   Memberdayakan kaum perempuan supaya mereka mengetahui hak- hak mereka dalam dan melalui komunitas berbasis gender.

3)   Bersama kaum perempuan memperjuangkan adanya pengakuan terhadap hak- hak perempuan.

Nilai- nilai yang hendak dicapai

·        Tidak membedakan suku,agama ,ras dan antar golongan

·        Solidaritas, kekelurgaan dan persaudaraan

·        Tidak menggunakan kekerasan dalam perjuangan

·        Adanya kesetaraan hubungan antara perempuan dan laki- laki

·        Setia pada misi bersama.

Staf dan relawan

Divisi Perempuan TRUK-F dikoordinir oleh seorang suster SSpS yang bernama : Sr.Eustochia,SSpS

Staf TRUK-F Divisi Perempuan terdiri dari empat orang yaitu :

1)   Maria Hendrika Hungan

2)   Y.Dafrosa Keytimu

3)   Florianus Geong

4)   Elisabeth Istilca

5)   Yulisu Sudir

Keempat staf dan koordinator sudah dibekali dengan berbagai pengetahuan dan ketrampilan dalam pendampingan.Disamping itu terdapat juga sejumlah relawan pemantau dan pendamping korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tersebar ditujuh paroki di Kabupaten Sikka.Disetiap paroki terdapat lima belas orang kader atau relawan.

Program dan Kegiatan TRUK-F Divisi Perempuan

Sejak berdiri hingga sekarang ini,TRUK-F Divisi Perempuan telah melakukan banyak kegiatan, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar.Kegiatan – kegiatan itu diantaranya :

1.  Bidang Emergensi

Ø Menangani pengungsi Timor Timur (kerjasama dengan UNHCR) dan pengungsi Ambon

Ø Menangani TKI ilegal asal Flores yang dideportasi di Malaysia

Ø Bulan Januari 2004 menangani pengungsi Egon yang berjumlah 5.038 jiwa yang tersebar dibeberapa posko di Kabupaten Sikka.

Ø Bulan Juni 2005 menyerahkan bantuan bagi anak –anak yang mengalami gizi buruk dibeberapa wilayah di Kabupaten sikka seperti di paroki Boganatar,Paroki Halehebing dan Paroki Bola.

Ø Tahun 2006 menangani masalah rawan pangan di Kabupaten sikka dn karena keterbatasan dana maka lembaga Divisi Perempuan hanya bisa menangani 3 RT di desa Rubit yang berjumlah 156 KK

Ø Bulan februari 2006 memberikan bantuan bagi saudara-saudari yang menderita kelaparan akibat adanya pembabatan lahan pertanian komoditas (kopi) dicolol Kabupaten manggarai (bantuan beruoa beras, kacang ijo,ikan teri).

2.Bidang Pendampingan

o   Mendampingi perempuan dan anak- anak yang menjadi korban kekerasan yang berbasis gender.

o   Memfasilitasi pelatihan- pelatihan bagi para tenaga relawan diparoki-paroki seperti :

·        Pelatihan pendampingan dan pemantauan

·        Pelatihan dokumentasi

·        Pelatihan ketrampilan komunikasi

·        Pelatihan penanganan konflik

·        Pelatihan Kespro

·        Pelatihan Dukun bayi

·        Pelatihan Obat Tradisional

·        Pelatihan HAM dan Gender

·        Pelatihan Advokasi

·        Pelatihan TTG

·        Pelatihan pembuatan air sodis

o   Memfasilitasi diskusi kampung, diskusi publik,seminar,siaran radio,pers untuk menangani korban kekerasan yang berbasis gender.

o   Melakukan pendekatan dan dialog dengan penentu kebijakan , baik aparat pemerintah maupun aparat penegak hukum agar dapat menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Perlindungan Terhadap perempuan dan anak.

o   Melakukan kegiatan sosialisasi tentang :

v UUPKDRT (Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga)

v UUPA ( Undang- Undang Perlindungan Anak)

v Undang- Undang HAM

v UUTPPO(Undang- Undang Tindak Pidan Perdagangan Orang)

v Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban

v HAM dan Gender

v Layanan Terpadu Pendampingan Perempuan dan anak Korban kekerasan.

v Narkoba dan Aids

.

Hasil yang telah dicapai :

v Hak- hak perempuan sudah mulai diakui walaupun masih sedikit dan dikalangan terbatas.

v Perempuan sendiri  sudah mulai sadar akan hak- haknya

v Kaum laki- laki sudah mulai mengakui hak- hak perempuan.

v Perempuan sudah mulai berbicara didepan publik dan terlibat dalam kegiatan berorganisasi.

v Perempuan sudah mulai mengetahui hak- hak politik , ekonomi ,sosial dan budaya.

v Kader dan masyarakat tahu cara menjaga kebersihan diri, rumah dan lingkungan.

v Kader dan masyarakat tahu mengolah bahan dasar lokal menjadi makanan bergizi dan bervariasi.

v Kader dan masyarakat tahu cara mendapatkan air bersih dan sehat untuk konsumsi

v Kader dan masyarakat memperoleh pengetahuan dan ketrampilan tentang manfaat jenis tumbuh- tumbuhan dapat diolah menjadi obat tradisional.

TIM RELAWAN UNTUK KEMANUSIAAN FLORES (TRUK-F)

Visi dan Misi TRUK – F

Visi : Mendambakan sebuah masa depan dimana hak- hak manusia dihormati, diakui secara utuh dan benar sehingga kita (laki- laki dan perempuan ) mampu mandiri melakukan fungsinya

.

Misi : Memperjuangkan hak- hak manusia untuk bebas dari belenggu penindasan , diskriminasi dan kekerasan

1.Latar Belakang Pembentukan TRUK-F

Tim Relawan untuk kemanusiaan Flores (TRUK-F) pada awalnya bernama forum Aliansi Masyarakat Baru Kelompok peduli HAM.Forum dialog ini dibentuk oleh satu kelompok spontan di Ledalero pada tanggal 6 November 1997.Keanggotaanya adalah biarawan –biarawati dan masyarakat pemerhati HAM lainnya.Setelah lebih dari setahun terbentuk, forum ini berganti nama menjadi Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores (TRUK_F).Nama tersebut secara resmi diakui dan dikenal sejak diadakan pelatihan HAM di Kampus Sekolah Tinggi Filsafat Khatolik (STFK) Ladalero- Maumere Kabupaten Sikka pada tanggal 6 Februari 1999.

Alasan terbentuknya Tim relawan Untuk kemanusiaan Flores

  Kenyataan menunjukan bahwa sudah sangat sering terjadi pelecehan dan pelanggaran HAM di Kabupaten Sikka khususnya diwilayah pulau Flores pada umumnya. Yang sering ditemukan adalah pelanggaran hak- hak kaum lemah oleh kalangan yang lebih kuat, lebih berkuasa dan kaya.Sementara itu terdapat sikap- sikap dikalangan masyarakat yang kurang peduli dan tidak menjunjung hak- hak sesamanya karena memang tidak tahu atau karena takut.Salah satu contoh konkrit yaitu bulan April 1`995 kerusuhan merebak di Maumere akibat pelecehan terhadap agama Khatolik.Seorang demonstran tertembak didepan Mapolres Sikka.Kasus ini belum diusut tuntas sampai saat ini.Sejumlah orang ditangkap oleh petugas keamanan, ditahan dan dianiaya habis- habisan.Sekelompok orang di Maumere didalamnya beberapa biarawan Khatolik coba menolong para tahanan.Pengalaman ini menggugah kesadaran bahwa ada juga masalah – masalah lain yang membutuhkan perhatian dan pendampingan seperti masalah tanah,gaji para buruh, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kekerasan yang terjadi ditengah masyarakat.

Struktur Organisasi TRUK-F

Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) adalah organisasi yang tidak berbadan hukum, maka keanggotaanya pun terbuka untuk umum.Oleh karena itu keanggotaan TRUK-F terdiri dari berbagai komponen atau lembaga atau organisasi misalnya biarawan dan biarawati,LSM, Pemuda Khatolik (Mudika) paroki,Remaja Mesjid, kaum awam dan kalangan pers.TRUK-F berpusat di Maumere – Kabupaten Sikka. TRUK-F terdiri dari beberapa divisi antara lain :

1)   Divisi Perempuan

2)   Divisi Advokasi

3)   Divisi Pendidikan

Indonesia: Sudah Hancur kini Hancur Lebur

Saat mendengar berita Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah serah terima uang dolar Singapura senilai Rp 3 Miliar terkait dugaan suap sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, seorang teman dengan spontan berkomentar "Indonesia ini sudah hancur kini hancur lebur".

Indonesia memang sudah hancur oleh berbagai persoalan yang membelit negara ini. Berbagai persoalan korupsi mulai dari tingkat kepala desa/lurah, camat, bupati, gubernur, DPRD dan DPR RI hingga menteri dan Presiden tiap hari memenuhi ruang informasi masyarakat. Selain itu persoalan intoleransi hingga terus mengorbankan banyak warga tak kunjung menghilang dari bumi nusantara ini. Persoalan pemilukada di berbagai wilayah di Indonesia yang tak habis-habisnya mengganggu kehidupan masyarakat. Belum lagi persoalan ekonomi yang setiap saat semakin mencekik kehidupan rakyat kecil serta sejumlah persoalan lain yang tak kunjung terselesaikan.

Kini, pada palang pintu terakhir penegakkan hukum atas berbagai persoalan di atas justru menceburkan diri dalam persoalan-persoalan di atas. Tidak tanggung-tanggung, ketua MK pun terjun langsung dalam kubangan itu. Sepintas kita bisa menilai bahwa bagi para pejabat  di Indonesia ini, korupsi atau suap-menyuap bukan lagi masalah tetapi menjadi seperti suatu "keharusan" atau dengan bahasa yang sudah sering digunakan korupsi sudah menjadi budaya.

Di tengah masyarakat yang sekarat dijerat kemiskinan, para pejabat negara yang seharusnya mengangkat masyarakat dari lumpur kemiskinan justru semakin menenggelamkan masyarakat miskin dengan pemiskinan tersistematis. Sistem perekonomian dan politik Indonesia ini lebih sering menguntungkan para pejabat dan pengusaha daripada masyarakat. Padahal gaji para pejabat negara diambil dari masyarakat miskin dan keuntungan para pengusaha diambil dari kesengsaraan masyarakat. Untuk hal ini, kita ingat apa yang dikatakan filsuf Jerman berkebangsaan Yahudi, Walter Benjamin bahwa kekayaan yang kita miliki adalah bagian dari apa yang kita ambil dari orang-orang yang kurang beruntung. Para pemilik modal mengambil keuntungan dengan memeras nilai kerja para buruhnya.


Sistem yang tidak adil seperti ini tentu saja sudah menghancurkan Indonesia ini. Kini pada palang pintu tempat masyarakat memperjuangkan keadilan itu untuk tingkat tertinggi, palang pintu itu pun roboh sekaligus menghancurkan Indonesia ini berkeping keping. Harapan masyarakan Indonesia untuk memperoleh keadilan di negara hukum ini sudah hancur, tetapi remuknya palang pintu keadilan (MK) menghancurleburkan bangsa ini sekalian dengan harapan-harapannya akan keadilan.

Kini masyarakat kecil bingung. Ke mana harapan akan keadilan diletakkan? Meletakkannya pada pundak wakil rakyat tentu saja rakyat ragu. Banyaknya wakil rakyat yang terlibat korupsi dan suap-menyuap dan berubahnya fungsi wakil rakyat menjadi wakil partai saja semakin menghilangkan asa masyarakat pada lembaga terhormat itu. Berharap pada presiden pun masyarakat ragu. Apa yang bisa diharapkan dari presiden yang suka pencitraan diri? Yang penting citra diri presiden, tidak penting masyarakatnya melarat; yang penting dapat penghargaan toleransi walaupun intoleransi mewabah dan tak ada jalan keluar.

Mungkin secuil harapan bisa masyarakat letakan pada pundak KPK. Hanya saja, KPK mesti transparan dan selalu dikontrol agar tidak gugur seperti lembaga elit negara lainnya. Salain itu, KPK mesti bisa menuntaskan kasus-kasus besar seperti Century, Hambalang dan sebaris panjang kasus lainnya sesegera mungkin. Ingat, masyarakat akan menjadi bosan dan tidak percaya kalau kesabarannya menanti penyelesaian kasus itu habis.

Indonesia memang sudah hancur dan kini hancur lebur. Tetapi kepingan harapan yang hancur lebur itu akan tetap ada dan tidak pernah musnah. Sekarang masyarakat menanti sosok yang bisa menyatukan harapan yang sudah hancur lebur itu. Sosok itu adalah pribadi yang sungguh-sungguh berjuang bagi masyarakat tak peduli ditekan oleh orang-orang yang merasa kepentingannya ambruk oleh kepentingan masyarakat. Mungkin sosok seperti Jokowi-Ahok bisa menyatukan dan mengangkat harapan yang hancur lebur itu ke tempat semula. Semoga kehadiran Jokowi-Ahok bisa menginspirasi lahirnya sosok-sosok seperti mereka.

Rekomendasi Hasil Workshop Pendidikan Politik Bagi Perempuan

REKOMENDASI HASIL WORKSHOP

PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN

Kami dua puluh tiga calon legislatif (sepuluh Partai Politik) dari tiga puluh calon legislatif (dua belas Partai Politik) yang diundang, peserta workshop Pendidikan Politik bagi Perempuan yang diseleggarakan oleh Divisi Perempuan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) bekerja sama dengan Mensen met een Missie Belanda dan  Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kab. Sikka di Hotel Pelita pada 3 – 5 Juni 2013. Dari Workshop ini, kami peserta dan panitia menyadari pentingnya partisipasi dan keterwakilan perempuan di dalam politik. Namun, data menunjukkan bahwa perempuan sebagai warga Negara belum diberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat di bidang politik. Padahal peraturan perundang-undangan menjamin partisipasi dan keterwakilan perempuan di bidang politik. Keterwakilan minimal 30% caleg perempuan bukan sekadar jumlah tetapi juga berkualitas. Oleh sebab itu, pendidikan politik sangat penting dan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Negara dan Partai Politik bagi para caleg perempuan untuk menambah wawasan di bidang politik dan bagi masyarakat pemilih yang cerdas.

Maka dengan ini, kami para peserta dan panitia workshop pendidikan politik bagi perempuan merekomendasikan:

Kepada :

1. Yth. Bupati Sikka

                     2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sikka

3. Yth. Para Ketua Partai Politik

Untuk   :

1. Mengadakan pendidikan politik dengan perspektif Gender dan HAM bagi calon legislatif perempuan

2. Mengadakan pendidikan politik dengan perspektif Gender dan HAM bagi seluruh anggota Partai Politik

3. Mengadakan pendidikan politik dengan perspektif Gender dan HAM bagi masyarakat

Rekomendasi ini ditandatangani oleh Peserta dan panitia workshop Pendidikan Politik bagi perempuan.