Dua Hari Triple Lima, Persipura Bintang Tercerah

Persipura, Sang Jenderal Sepak Bola, sore tadi mengunci gelar kelima. Ini sekaligus melengkapi angka lima dalam sepak bola dalam dua hari. Sehari sebelumnya, Indonesia harus takluk dari Thailand dalam partai final. Kekalahan ini menjadikan Indonesia meraih lima "bintang juara dua" dalam sepak bola Asia Tenggara. Kekalahan Indonesia pun sekaligus menambah bintang terang menjadi Lima untuk Thailand. Dua hari tripple Lima, Indonesia lima kali Juara Dua, Thailand Lima Kali Juara Satu, dan Persipura Lima Bintang di Indonesia.

Untuk mencapai lima gelar juara dua, Tim Nasional Indonesia berjuang susah payah untuk lolos fase grup. Pada babak Semifinal pun, Indonesia melaluinya secara dramatis. Hingga pada partai Puncak, Tim Garuda menang dramatis di kandang namun gugur di hadapan pendukung Thailand. Lima Bintang emas gagal diraih Indonesia, hanya bintang yang seringkali tak dianggaplah yang akhirnya didapat. Namun perjuangan itu patut dihargai apalagi Indonesia pun tak dianggap sejak babak grup. Partai puncak adalah tanda perjuangan sekaligus alasan keheranan Tim Nasional lainnya.

Thailand adalah Tim yang tampil meyakinkan sejak awal bahkan disebut-sebut sebagai kandidat juara sejak sebelum pertarungan dimulai. Lima Bintangnya adalah yang tertinggi di Asia Tenggara. Bintang kelima ini sekaligus melampaui Singapura yang menjadi Jenderal Sepak Bola Asia Tenggara sebelum disamakan Thailand 2014 lalu.

Yang fenomenal adalah Persipura. Menjadi Tuan Rumah dalam partai pembukaan TSC, Persipura justeru ditahan imbang oleh Persija di hadapan masyarakat kecil Papua dan Presiden Indonesia yang datang dari Jakarta. Selanjutnya Persipura merangkak perlahan dari papan bawah klasemen hingga bertahan lama pada papan tengah klasemen. Persipura yang pantang menyerah akhirnya lama berada pada urutan Tiga klasemen hingga partai-partai terakhir berada di Puncak klasemen. Dalam perjuangan pantang menyerah itu, Persipura harus digoncang oleh pergantian pelatih.

Selain itu, upaya anak-anak Mutiara Hitam pun menjadi berat karena striker andalannya harus meninggalkan teman-temannya di lapangan hijau dan para pendukung untuk memimpin Pasukan Garuda dalam Piala AFF. Tentu bukan hanya Persipura yang merelakan pemainnya untuk membela Tim Nasional. Namun Boas, adalah kapten Mutiara Hitam yang sangat berpengaruh pada permainan Tim.

Fenomenal juga karena pada pertandingan terakhir hari ini, Mandala menjadi merah oleh supporter Persipura. Meski sejak awal hujan mulai turun, para penonton tak mundur. Banyak penonton tak mendapat tempat dalam stadion namun tak rela melewatkan aksi Manu Wanggai di lapangan dengan terpaksa menyaksikannya dari gedung-gedung atau tempat tinggi di sekitar stadion. Persipura adalah kebanggaan masyarakat Papua dan contoh lain spirit perjuangan tanpa menyerah bangsa Papua.

Pada salah satu Spanduk di Stadiun Mandala tertulis "Persipura adalah Harkat dan Martabat Orang Papua". Tulisan ini sangat menonjol di antara banyak spanduk lainnya. Semua orang yang hadir di lapangan kebanggaan Persipura dan masyarakat Papua pasti dengan mudah membacanya. Dan Tulisan ini pun sangat bermakna bagi Persipura dan masyarakat Papua.

Kenapa Persipura dipandang sebagai harkat dan martabat orang Papua?

Jika dipandang dari realitas harian, orang Papua adalah orang-orang kalah atau lebih tepatnya dikalahkan. Sejarah Papua adalah sejarah dimana orang Papua tidak dianggap, menjadi korban yang dilupakan, tanahnya dirampas, manusianya dibunuh, kekayaannya dirampok, manusianya dikriminalisasi, didiskriminasi, disingkirkan dan dipandang tak bernilai dan tak ada bahkan di atas tanahnya sendiri.

Sejarah Papua pun terjadi dan ditulis seturut kehendak pihak lain. Ribuan orang Papua dibunuh untuk dirampas kekayaannya, namun hanya sang pahlawan yang membunuh orang Papua dan merampas kekayaannyalah yang akan dikenang sebagai pahlawan. Sejarah Papua adalah sejarah kematian orang Papua sekaligus sejarah kelahiran pahlawan yang membunuhnya.

2016 ini, lebih dari 4000 orang Papua ditangkap karena ingin bersuara. Bertahun tahun ribuan orang Papua dibunuh karena memperjuangkan harkat dan martabatnya. Semakin hari justeru harkat dan martabat orang Papua semakin diinjak-injak. Setiap hari daftar kekalahan orang Papua semakin panjang. Semuanya karena kekalahan itu terjadi dalam pertarungan yang tidak fair.

Namun, di tengah barisan kekalahan itu orang Papua tak pernah mengalah. Orang Papua memiliki spirit tak terkalahkan. Semangat juang yang pantang mundur meski nyawa adalah taruhannya. Terbukti, ribuan orang ditangkap, banyak yang disiksa, masuk penjara bahkan ada yang mati dibunuh, semangat perjuangan tak jua luntur. Satu orang ditangkap ribuan orang bangkit berjuang. Satu orang dibunuh jutaan orang mengacungkan tangan kiri, Lawan! Penangkapan, jeruji dingin, pentungan, gas air mata hingga timah panas tak mampu meredam perjuangan, setiap hari akan semakin banyak yang bangkit melawan.

Persipura adalah contoh lain spirit perjuangan bangsa Papua. Lima Bintang pun membuktikan spirit perjuangan itu. Namun dalam sepak bola, bangsa Papua bersaing dalam kondisi yang fair. Dalam sepak bola, semua tim memiliki peluang untuk menang tergantung bagaimana tim itu bekerjasama dalam tim dengan strategi dan teknik bermain dalam aturan yang sama. Sepak bola bisa jadi adalah satu-satunya pertarungan yang fair yang memungkinkan setiap tim untuk juara. Dan Persipura membuktikan kemampuan dan semangat meraih juaranya.

Dalam sepak bola, orang Papua bertarung tanpa takut pentungan atau timah panas. Hal berbeda dalam sejarah hidup bangsa Papua. Pertarungan dalam sejarah hidupnya penuh ketakutan dan ancaman. Sejarahnya ditentukan pihak lain. Untuk memilih sejarahnya, orang Papua diarahkan oleh moncong senjata. Dalam kondisi yang tak fair, orang Papua akhirnya selalu kalah. Namun tidak berarti spirit perjuangannya luntur. Sebaliknya apa yang dipandang sebagai kekalahan adalah kelahiran spirit baru. Meski masih dalam kondisi yang tak fair, perjuangan hidup bangsa Papua tetap tak luntur.

Karena itu, Persipura bukan hanya tentang para pemain sepak bola tetapi Persipura adalah Orang Papua. Ia adalah kebanggaan sekaligus spirit. Persipura juga adalah sejarah yang mengingatkan orang Papua bahwa hidup itu harus terus diperjuangkan meski tantangan pasti menghadang. Harkat dan Martabat juga harus diperjuangkan. Kemenangan pun mungkin tercapai dalam hidup. Persatuan dan kerjasama dalam perjuangan adalah keharusan untuk mencapai kemenangan. Maka Persipura adalah simbol bagi orang Papua.

Persipura bukan lagi Jenderal, persipura melampaui Jenderal, ia Jenderal Besar. Persipura adalah Bintang Lima, Bintang yang paling bersinar dalam kegelapan hidup bangsa Papua. Persipura adalah lambang perjuangan, spirit yang tak terkalahkan. Persipura adalah Bintang Fajar, Bintang kemenangan.

Selamat buat Persipura dan masyarakat Papua, terus berjuang dengan spirit pantang menyerah demi mencapai cita-cita. 

Sang Kapten

Boas Salosa putra asal Papua beberapa tahun menjadi kapten kebanggaan tim sepak bola nasional Indonesia. Boasmenjadi pemimpin Tim Nasional dalam beberapa tahun terakhir ini. Malam ini Boas kembali memimpin pasukan Garuda untuk mencapai puncak kejuaraan sepak bola se-Asia Tenggara.

Sementara itu, Pasukan Mutiara Hitam sebagai tempat Boas meniti karirnya sebagai Pesepak Bola andalan Indonesia di lini depan pasukan Garuda, akan berjuang mengunci gelar di Lapangan Mandala. Boas pun terpaksa meninggalkan teman-temannya di Persipura demi nama besar Indonesia.

Di tengah euforia sepak bola itu, Indonesia sedang bergulat dengan keberagaman yang dijadikan masalah. Keberagaman adalah fakta yang tak bisa dibantah, dalam satu agama pun pasti selalu ada keberagaman. Keberagaman ini disebabkan oleh identitas setiap orang yang tak pernah tunggal. Namun keberagaman itu justeru jadi persoalan yang kini menggerogoti kehidupan berbangsa di Indonesia.

Persoalan hidup bernegara yang paling hangat saat ini adalah soal Ahok. Dituduh melakukan penistaan agama, kini Ahok harus berhadapan dengan Jaksa Penuntut Umum dalam ruang pengadilan. Ahok menjadi tersangka karena Ahok berbicara tentang pemimpin dengan menyinggung ayat Alquran. Ahok mengatakan itu dalam konteks banyaknya orang yang menggunakan ayat-ayat suci agama-agama untuk kepentingan politik kekuasaan. Kafir mengkafirkan terjadi untuk mempengaruhi masyarakat agar tak memilih pemimpin dari golongan yang sama. Isu primordial diangkat dan digunakan sebagai senjata untuk mengalahkan lawan politik. Selain itu, banyak orang lain pun menjadi korban dalam hidup berbangsa di Indonesia karena adanya pengkotak-kotakan identitas primordial.

Lain dalam kehidupan berbangsa, lain pula dalam lapangan sepak bola. Dalam lapangan sepak bola, semua orang setara dan sang penguasa lapanganlah yang mengatur semuanya. Semua orang diberikan hak yang sama dalam lapangan dan wajib menaati peraturan yang sama pula. Dalam lapangan tak ada pengecualian, yang bermain kasar akan diadili wasit tak pandang warna kulit, jenis rambut, asal suku atau agama. Semuanya sama.

Dalam kesetaraan itulah, Boas Salosa menjadi pemimpin untuk tim Garuda. Boas, orang Papua yang sering didiskriminasi dalam kehidupan berbang di Indonesia, menjadi pemimpin karena kapasitasnya. Kemampuannya memimpinlah yang menjadikannya dihargai oleh para pemain lainnya. Ia memimpin rekan-rekannya untuk satu tujuan yang sama, menggapai kemenangan. Identitas Boas sebagai orang Papua, Kristen, berkuli hitam atau berambut kriting bukanlah kriteria yang diperhatikan dalam, tetapi kapasitasnyalah yang dilihat. Boas mampu memimpin tim karenanya ia menjadi kapten. Dan untuk mencapai kemenangan, kebersamaan menjadi hal penting. Semua pemain tak peduli apa identitas primordialnya harus bersatu berjuang memenangkan pertandingan.

Dalam kepemimpinan Boas, Tim Garuda kini mencapai pertandingan penentuan. Dalam perjuangan itu, seluruh masyarakat Indonesia larut mendukung Tim kebanggaannya. Setiap orang mendukung dengan berbagai cara. Semua doa pun menyatu entah melalui jalur yang mana. Tujuannya pun satu; agar Tim Garuda menang. Demi Boas dkk, semua perpecahan melebur dalam harapan yang sama. Dan Sang Kapten pun menunjukkan bahwa ia memimpin tanpa diskriminasi. Ia merangkul seluruh pemain agar mencapai tujuan yang sama. Kebersamaan itu pun menyatukan doa semua orang Indonesia. Sayangnya suara miring masih terdengar; kapten Tim Garuda adalah kafir.

Kini di partai puncak Boas akan kembali mengenakan ban Kapten untuk meraih juara. Semua doa pun akan mulai dinaikkan; semoga Garuda berjaya. Namun, kita mesti berdoa juga agar setelah Garuda bertanding kita kembali ke kehidupan berbangsa dengan kesadaran bahwa dasar negara kita adalah Pancasila bukan agama tertentu. Apa pun hasil partai puncak ini, mari kita musnahkan kata kafir dan hidup dengan prinsip dasar negara dan aturan yang sama. Yang salah dihukum tanpa kecuali. Kebebasan pun untuk semua warga termasuk warga Papua.

Jika masih ada diskriminasi, pengkafiran, atau kekerasan terhadap kelompok lain, mari kita belajar dari kepemimpinan Boas Salossa. Hukum untuk semua, keadilan untuk semua, kesejahteraan untuk semua, kebebasan untuk semua, kemerdekaan untuk semua.

Hormat Sang Kapten!!!!

AHY dan Tindakan Nyata

Saat banyak orang ramai membicarakan ketidakhadiran Agus dalam debat publik yang diadakan oleh Kompas TV baru-baru, Calon Gubernur DKI nomor urut 1 itu ternyata sibuk bertemu masyarakat. Agus memang tak ingin mengikuti debat yang diadakan TV, ia lebih memilih ada bersama masyarakat dan mendengarkan keluhan masyarakat lalu membuat janji kepada masyarakat jika terpilih jadi gubernur.

Kalau selama ini, pasangan nomor urut 2 yang selalu menekankan hasil kerja nyata mereka, kini seperti sedang terjadi perubahan. Ahok - Djarot bersama Anis - Sandi sibuk berdebat di TV, Agus -Sylvi menunjukkan bahwa mereka kerja nyata. Mereka menghindari wacana yang tidak resmi dan memilih bekerja.

Tentu kerja saat ini adalah kerja menjaring aspirasi, persoalan masyarakat dan intinya menjaring dukungan masyarakat. Karena itu Agus-Sylvi menunjukan bahwa untuk kerja jangan setengah-setengah, jangan pernah mau dihalangi wacana yang "tak penting". Sejak awal hingga akhir haruslah sebuah kerja nyata.

Selain soal debat, wacana soal larangan berbusana non muslim bagi umat muslim pun ditunjukkan Agus sekeluarga dengan cara yang lain. Jika media ramai- ramai memberitakan dugaan bahwa keluarga Cikeas berada di balik Front Pembela Islam, Agus melawannya bukan dengan kata-kata tapi dengan tindakan atau kerja nyata.

Saat ini FPI lagi rajin merazia tempat-tempat usaha agar karyawan muslim tak menggunakan pakaian bernuansa natal. Tanpa banyak komentar, Agus malah menunjukkan bahwa menggunakan pakaian bernuansa natal harusnya tak perlu dipersoalkan. Dalam foto instagram istrinya Annisa, Agus berfoto bersama istri dan anaknya. Anaknya menggunakan pakaian bernuansa Natal. Dengan foto itu, Agus seolah-olah ingin mengatakan "jangan bicara banyak mari kita bertindak nyata, pakaian tidak akan mempengaruhi imanmu".

Lihatlah, meski dituduh berada di belakang FPI yang katanya sangat memperjuangkan nilai-nilai islami - dengan cara yang kadang dianggap bertentangan - Agus sekeluarga pun tidak taat pada kehendak FPI. Jika FPI mewajibkan perempuan menggunakan hijab, Annisa hampir tak pernah kelihatan menggunakan hijab. Ini cara melawan yang elegan tanpa banyak bicara. Kalau di sini seolah-olah ingin dikatakan bahwa "Cara berpakaianmu tak menunjukkan imanmu".

Hal ini juga menjadi perlawanan terhadap desas desus yang beredar kalau keluarga Cikeas dekat dengan FPI. Agus menunjukkan bahwa kalau Cikeas ada di belakang FPI, buktinya keluarga Agus "melawan" apa yang diperjuangkan FPI.
Atau apakah karena FPI yang tak berani menegur Agus dan keluarganya????

(Foto, instagram @annisapohan

Peraturan Menteri Super Power

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengeluarkan Peraturan Menteri yang Super Power. Peraturan yang Super power itu adalah Peraturan Mendagri Nomor 74 Tahun 2016 yang mengatur ketentuan pelaksana tugas (plt) kepala daerah yang menggantikan posisi sementara petahana ketika mengikuti pilkada serentak 2017.

Peraturan Menteri ini sangat besar kekuatannya bahkan melampaui UUD 1945 dan UU tentang Keuangan Daerah. Jika dalam UUD 1945 dan UU tentang Keuangan Daerah menetapkan bahwa yang berhak menandatangani urusan Paripurna APBD hanyalah gubernur, dalam peraturan Menteri, Sang pelaksana tugas Gubernur diperbolehkan menandatangani APBD.

Jelas keduanya bertentangan untuk itu Prinsip Hukum harus diperhatikan. Lex Superior Derogat Legi Inferior artinya hukum yang lebih rendah tak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Ini adalah prinsip hierarki hukum.

Dalam kasus terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 74 Tahun 2016 ini, prinsip hukum menjadi sangat penting. UUD 1945 adalah hukum yang lebih tinggi dibandingkan UU lainnya dan jauh lebih tinggi dibandingkan peraturan Menteri. Maka sebagaimana prinsip hukum tersebut, maka Peraturan Menteri tersebut sesungguhnya sudah gugur dengan sendirinya karena bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi.

Nyatanya menteri dalam negeri yang juga biasa berperan dalam menilai suatu produk hukum dari pemerintah daerah - entahkah sesuai dengan dasar negara dan UUD 1945 atau UU lainnya atau justru bertentangan - justeru mengeluarkan Peraturan yang jelas bertentangan. Kini Peraturan itu telah berjalan dan kita semua hanya bisa menantikan keputusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi yang diajukan Ahok. Namun uji materi itu masih dalam proses sementara peraturan menteri sudah digunakan. Artinya pertentangan hukum yang lebih rendah dari yang lebih tinggi itu sedang terjadi saat ini.

Harusnya Menteri Dalam Negeri sadar dan taat bahwa produk hukum yang dihasilkannya tak pernah boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Sayangnya hal ini tidak terjadi. Produk hukum yang lebih rendah posisinya bahkan mengalahkan peraturan yang jauh lebih tinggi. Ini hanya terjadi karena Peraturan Menteri tersebut sangat berkuasa atau karena orangnya yang merasa diri sangat berkuasa.

Penyelesaian Pelanggaran HAM dan Botaknya Kepercayaan

Peringatan Hari HAM,10 Desember 2016 yang baru saja berlalu dilakukan di berbagai tempat di Indonesia. Di Papua sendiri pun terjadi di berbagai tempat dengan beragam cara. Yang sangat fenomenal terjadi di Wamena, ibu kota kabupaten Jayawijaya.

Fenomenal karena peringatan Hari HAM di salah satu kota di Pegunungan Tengah Papua ini dihadiri oleh ribuan masyarakat dalam Demonstrasi. Jumlah massa oleh beberapa media disebutkan lebih dari enam ribu orang. Demonstrasi di depan Kantor DPRD ini sangat luar biasa bukan hanya dari jumlah massa yang tidak biasa, tetapi juga soal cara Komite Nasional Papua Barat merangkul massa yang begitu banyak.

Jika aparat baik Polri maupun TNI memandang KNPB sebagai kelompok terlarang dan berbahaya, ribuan massa justeru melihat KNPB sebagai wadah dan sahabat perjuangan. Alhasil, massa bukannya membenci KNPB tetapi bergabung dalam aksi KNPB dan taat pada aturan yang dibuat agar kondisi aman.

Fenomenal juga karena KNPB mendapat kepercayaan yang besar dari masyarakat sekaligus menjadi petunjuk bagi pemerintah bahwa yang berjuang di Papua bukanlah segelintir orang sebagaimana sering dikatakan selama ini. Yang berteriak tentang pelanggaran HAM bukan hanya KNPB atau korban dan keluarganya. Yang berteriak merdeka bukan hanya KNPB atau ULMWP, tapi masyarakat Papua. ULMWP atau KNPB hanyalah wadah pergerakan di Papua. Dewan Adat Papua pun hanyalah wadah yang rutin berjuang. Tapi masyarakat Papualah yang sesungguhnya sedang berjuang melalui wadah-wadah tersebut.

Menjadi pertanyaan, mengapa enam ribu lebih masyarakat Papua yang ada di Wamena rela berjemur di bawah panas mentari dan mengabaikan perayaan HUT kota Wamena yang diadakan Pemda Jayawijaya pada hari yang sama?

Orasi-orasi selama demo di DPRD kabupaten Jayawijaya menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Indonesia sudah menipis. Masyarakat Papua tak lagi percaya bahwa pemerintah Indonesia bisa atau berniat menyelesaikan masalah HAM di Papua. Kepercayaan itu telah botak dikikis oleh sebaris janji pemerintah sendiri tanpa ada realisasinya. Rakyat tak lagi percaya bahwa pelanggaran HAM akan diselesaikan sementara sebaris pelanggaran HAM baru tak terhitung setiap tahunnya.

Setelah peristiwa Paniai 8 Desember 2014, Jokowi, Presiden Indonesia berjanji kepada rakyat Papua di hadapan para pemuka agama Papua bahwa kasus itu akan segera diselesaikan. Tapi, setelah dua tahun berlalu, janji itu tak juga terwujud. Jangankan menyelesaikannya, mengakui siapa pelakunya saja belum dilakukan pemerintah. Entah berapa banyak Tim yang sudah turun ke Paniai dan melakukan investigasi, yang pasti belum ada pelaku yang diumumkan.

Kini sudah setahun usia Tim Terpadu Penyelesaian masalah HAM Papua, hal yang sama terjadi. Dari belasan kasus yang ditangani, belum satu pun pelaku yang diumumkan apalagi diadili dan dihukum. Masyarakat pun kian tak percaya. Akankah masalah pelanggaran HAM Papua diselesaikan??

Kini rakyat Papua mengendaki pihak lain yang menangani masalah Papua. "Tidak mungkin pelaku pelanggaran HAM akan menyelesaikan pelanggaran HAM yang dilakukannya sendiri. Maka biarkan pihak lain menyelesaikannya" demikian salah satu bunyi orasi saat demo hari HAM.

Tentu Tim Terpadu bentukan Menkopolhukam akan tetap bekerja meski suara tak setuju terus bergema. Namun, jika Tim tersebut tak segera menyelesaikan pelanggaran HAM maka kepercayaan masyarakat akan semakin botak hingga tak ada lagi yang percaya pada pemerintah negara ini. Jadi yang menentukan kepercayaan masyarakat Papua, bukanlah rakyat Papua sendiri, tapi pemerintah Indonesia. Mari kita menantikan jalan terjal yang diciptakan sendiri oleh negara ini untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua.

Alergi Dengan "Merdeka" (Bagian IV)

Konsekuensi lanjutan dari kondisi seperti itu adalah wilayah Papua akan senantiasa dijaga agar tidak terpisah dari Indonesia sementara manusia Papuanya bisa dibunuh atau dibiarkan mati tanpa perawatan. Demikianlah jika hanya wilayah teritorial saja yang menjadi bagian integral dari Indonesia sementara manusia Papua tidak pernah diperlakukan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat Indonesia di wilayah lain Indonesia. Hal ini semakin nyata dalam ekploitasi terhadap kekayaan alam Papua. Tanpa memperhatikan masyarakat Papua yang sangat dekat dengan alam dan hidup dari alam, alamnya dihancurkan untuk mengeksploitasi kekayaan yang terkandung dalamnya. Akibatnya masyarakat Papua menjadi terasing dari sumber kehidupannya dan tercerabut dari akar budaya dan lingkungan hidupnya sendiri.

Kondisi seperti inilah yang sesungguhnya dinamakan dengan penjajahan itu. Masyarakat Papua dijajah demi pengerukan kekayaan alamnya. Maka ketika orang Papua atau orang yang peduli tentang kondisi masyarakat Papua berteriak merdeka, sesungguhnya tersirat suatu gugatan terhadap negara ini akan tindakan penjajahan yang selama ini dilakukan terhadap orang Papua. Tentu saja ini baru dilihat dari Prinsip "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Jika merujuk pada sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI, situasi penjajahan itu menjadi jelas.

Namun, masyarakat Papua yang meneriakan persoalan ketidakadilan sosial seperti itu pun distigma sebagai Seperatis. Padahal masyarakat Papua sedang menuntut haknya sebagai warga negara Indonesia yang seharusnya menjamin kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat Papua itu sendiri.Maka ketika negara menstigma masyarakat Papua karena menyuarakan hak-haknya siapakah yang sesungguhnya Separatis?

Menyuarakan kepada negara tentang persoalan keadilan sosial mengandaikan bahwa pihak yang menyuarakan hal itu adalah bagian dari negara bersangkutan atau paling kurang mengakui bahwa negara bertanggung jawab atas kehidupannya yang layak. Dengan demikian ketika masyarakat Papua menyuarakan persoalan ketidakadilan sosial yang dialaminya berarti masyarakat Papua sedang menuntut tanggung jawab negaranya terhadap kehidupannya yang layak. Namun ketika mereka yang bersuara itu distigma sebagai separatis, maka yang separatis sesungguhnya bukanlah masyarakat itu tetapi aparat negara yang memberi stigma itu. Sebab dalam kehidupan bernegara, masyarakat memiliki hak yang sama dan negara berkewajiban untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak masyarakatnya. Dengan demikian stigma separatis terhadap masyarakat Papua yang berseru tentang ketidakadilan sosial yang dialaminya adalah tindakan kaum separatis yang memisahkan Papua dalam konteks keadilan sosial dari seluruh masyarakat Indonesia di wilayah lainnya.

Ketika negara dalam diri aparaturnya bertindak secara diskriminatif terhadap orang Papua maka aparat negara itu telah melanggar prinsip hidup dalam negara ini. Dengan demikian aparat negara itu adalah separatis. Separatis di sini hendaklah tidak dilihat hanya sebagai upaya pemisahan wilayah oleh orang yang berada di wilayah tersebut. Pembedaan perlakuan terhadap masyarakat Indonesia di suatu wilayah juga merupakan suatu pemisahan wilayah karena menganggap masyarakat di wilayah tersebut bukan bagian dari masyarakat Indonesia. Yang terjadi di Papua selama bertahun-tahun adalah seperti itu, masyarakat Papua tidak dianggap dan diperlakukan sebagai masyarakat Indonesia tetapi sebagai orang Papua yang bukan merupakan wilayah Indonesia. Dengan demikian kelompok separatis sesungguhnya adalah aparat negara yang melanggar prinsip hidup bernegara di Indonesia dan memperlakukan masyarakat Papua sebagai bukan masyarakat Indonesia. Jika diungkapkan dengan kata-kata lain, yang menginginkan Papua berpisah dari Indonesia bukan hanya orang Papua sendiri yang merasa dijajah tetapi juga aparat negara Indonesia yang memperlakukan Papua sebagai negara lain yang ada di Indonesia.

Alergi Dengan "Merdeka" (Bagian III)

Ketika orang Papua berbicara tentang Merdeka maka akan ditangkap sebagai separatis. Kata separatis selalu melekat dengan orang Papua bahkan ketika orang Papua tidak berbicara tentang merdeka. Stigma sebagai separatis selalu dilekatkan kepada orang Papua apa pun yang dibicarakan, baik itu soal demokrasi, kebebasan berekspresi pun soal ketiadaan pelayanan kesehatan dan pendidikan di Papua yang memang parah dan sangat memprihatinkan.

Kata separatis menjadi padanan yang tepat dan selalu bersanding dengan isu merdeka. Namun kata merdeka dan separatis memiliki makna yang berbeda meski untuk orang Papua selalu dengan konsekuensi yang sama. Kata Merdeka mengandaikan adanya penjajahan sementara separatisme berarti keinginan untuk memisahkan diri. Merdeka berarti bebas dari kondisi dijajah, sementara separatisme berarti memisahkan sebagian wilayah dari suatu kesatuan. Merdeka dengan demikian mengandung adanya keterpisahan antara sesuatu yang dijajah dengan pihak yang menjajah. Keduanya tidak pernah menjadi satu. Sementara Separatisasi mengandaikan adanya kesatuan yang kemudian ingin dipisahkan.Namun kedua terminologi ini untuk konteks Papua senantiasa mengancam nyawa orang Papua.

Pertanyaan penting yang mesti dijawab oleh negara Indonesia dan aparatnya yang alergi dengan kata Merdeka adalah apakah benar Papua sungguh menjadi bagian dari kesatuan Indonesia? Kalau Papua sungguh menjadi bagian integral dari Kesatuan Negara Indonesia ini maka kata merdeka menjadi tidak relevan dan karena itu para aparat negara tidak perlu alergi dengan kata itu. Namun konsekuensi lanjutnya adalah apa yang telah dilakukan negara ini terhadap Papua sehingga Papua sungguh-sungguh menjadi bagian dari Indonesia bukan hanya sekadar suatu bagian dari wilayah teritorial yang dijaga oleh TNI/Polri?

Untuk melihat kesatuan tersebut, tentu saja mesti berpedoman pada prinsip yang dihidupi di Indonesia. Dalam tulisan ini, penulis hanya ingin mengangkat satu prinsip yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan menggunakan salah satu dari Kelima Sila Pancasila tersebut, kita diajak untuk melihat sejauh mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu terjadi di Papua. Tentu saja masyarakat dari wilayah lain akan katakan bahwa di wilayahnya pun keadilan sosial itu masih sebuah mimpi. Namun jika melihat kondisi Papua, siapa pun akan mengakui bahwa Papua itu tidak termasuk dalam prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia itu. Dengan Kata lain, Masyarakat Papua itu sesungguhnya tidak pernah diperlakukan sebagai masyarakat Indonesia. Sebab di Papua, ketidakadilan itu tampak jelas. Masyarakat dibiarkan sakit dan mati tanpa adanya petugas kesehatan dan perlengkapan yang memadai, anak anak tidak bisa sekolah karena ketiadaan guru, harga Bensin pun mencapai hingga Rp 200.000.

Dengan kondisi demikian apakah Papua merupakan bagian integral dari Indonesia??? Kalaupun Papua menjadi bagian integral dari Indonesia, maka itu hanyalah wilayah teritorial dan kekayaan alamnya, sementara manusia Papua itu sendiri tidak pernah diperlakukan sebagai bagian dari Indonesia.

Baca Juga Bagian IV

Alergi dengan "Merdeka"??? (Bagian II)

Bentuk-bentuk alergi terhadap kata Merdeka ini sangat tampak di Papua. Masyarakat Papua sejak bergabung dengan Indonesia terus menerus ditangkap dan dibunuh karena kata Merdeka itu. Sementara itu, kekayaan alam Papua yang luar biasa besarnya habis dikeruk untuk kepentingan Negara.Alam Papua pun hancur. Padahal masyarakat Papua sangat dekat dengan alam dan telah melindunginya selama bertahun-tahun.Namun, segala bentuk protes akan berarti menjadi separatis dan dengan itu pantas dibunuh sehingga para pembunuhnya pun menjadi pahlawan.

Namun apakah benar negara ini alergi dengan kata Merdeka?

Ketika musim kampanye atau dalam rangka memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kata merdeka menjadi sangat familiar di telinga dan mulut masyarakat Indonesia.Atau ketika memandang Palestina yang terus berperang melawan Israel, Negara Indonesia ini dengan keras mengutuk Israel dan berteriak untuk kemerdekaan Palestina. Tentu kata Merdeka bukanlah sesuatu yang alergic bagi negara ini.
Namun ketika orang Papua berteriak merdeka maka kata itu serentak berubah menjadi bahaya yang harus dibasmi dengan senjata dan kekerasan.

Dengan demikian, aparat negara ini tidak alergi dengan kata Merdeka tersebut tetapi alergi terhadap orang Papua yang bersikap kritis dan menyerukan kata Merdeka. Maka selama kata Merdeka itu digunakan oleh orang lain untuk konteks lain, aparat Negara ini akan mendukung sepenuhnya, namun jangan sekali-kali digunakan untuk konteks Papua atau disebutkan oleh orang Papua. Maka kemerdekaan itu memang hak segala bangsa kecuali bangsa Papua dan Penjajahan di atas Bumi ini memang harus dihapuskan kecuali penjajahan terhadap bangsa Papua karena kemanusiaan dan keadilan tidak berlaku di Papua dan untuk orang Papua.

Baca juga Bagian III

Alergi Dengan "Merdeka"???? (Bagian I)

Mahasiswa Papua dalam Mobil Tahanan

(Foto: #PapuaItuKita)

Sekali lagi dalam sebulan terakhir mahasiswa asal Papua ditangkap di Jakarta. Kali ini 23 orang mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi mahasiswa Papua (AMP) yang ditangkap. Sebelumnya ada 300-an orang ditangkap. Semua penangkapan itu terkait dengan Papua, entah orang Papua yang ditangkap atau orang-orang yang mengangkat isu Papua. Penangkapan-penangkapan ini terjadi di Ibu Kota Negara Kasatuan Republik Indonesia. Jika kita melihat kejadian serupa di wilayah lain, khususnya di Papua sendiri, angka itu akan membumbung tinggi. Pertanyaannya: ada apa dengan Papua?

Tentu pertanyaan itu ketika diajukan kelihatan bodoh. Sebab penangkapan bahkan penembakan dan pembunuhan orang Papua itu sudah terlalu sering. Demikian pula penutupan akses Papua terhadap dunia luar pun sudah terlalu sering didengar. Isu Papua selalu ditekan dan orang Papua selalu ditangkap dan dibunuh.Semua orang pun tahu hal itu. Alasan tindakan represif negara pun menjadi jelas ketika melihat berbagai penangkapan dan pembunuhan terhadap orang Papua tersebut.

Penangkapan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya terhadap 23 orang mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua di Jakarta kali ini semakin memperjelas posisi negara di hadapan orang Papua dan isu Papua. Kalau selama ini, kata "MERDEKA" tidak pernah boleh muncul di Papua jika tak ingin ditangkap dengan pasal Makar, maka kali ini kata yang sama dilarang diucapkan di Jakarta, tempat negara ini senantiasa mendengungkan bahwa "Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu segala penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Namun bunyi pembukaan UUD 1945 tersebut harus segera ditambahkan dengan "terkecuali untuk bangsa Papua". Bagaimana tidak, 23 mahasiswa Papua itu ditangkap karena kata merdeka itu. Aparat kepolisian pun tak tinggal diam dan segera menangkap para mahasiswa yang meneriakan kata Merdeka itu. Polisi ternyata alergi dengan kata Merdeka.

Akan tetapi, jika merenungkan kembali bunyi kalimat yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, secara jelas terungkap bahwa Merdeka bukan hanya sebuah kata tetapi mengandung perjuangan. Perjuangan di sini adalah perjuangan untuk menghapus segala bentuk penjajahan di atas muka bumi ini. Maka Merdeka selalu berarti berlawanan dengan penjajahan. Dengan demikian kalau polisi alergi dengan kata Merdeka, sesungguhnya polisi menghendaki penjajahan atau ingin menjajah.

Baca juga Bagian II

Papa Minta Saham, Papua Minta Apa?

Foto seorang ibu yang sakit dengan kedua anaknya di dalam rumah mereka ini diunggah melalui jejaring sosial facebok milik akun Yan Akobiarek.

Tindakan Setya Novanto, Ketua DPR Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan istilah "Papa Minta Saham" mempertegas sekaligus membuat menjadi benderang proses eksploitasi Papua yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Entah kata apa yang bisa digunakan untuk sikap seperti ini, yang jelas selama bertahun-tahun Papua menjadi ladang penghasilan Indonesia sekaligus para pejabatnya.Namun di balik semua gerakan tambahan yang dilakukan Novanto sebagai Ketua DPR RI, ada suatu kisah panjang yang memilukan bangsa Papua tetapi sering dilupakan bangsa Indonesia. Tentu sangat sulit dikatakan bahwa para pejabat seperti Novanto tidak tahu apa yang terjadi terhadap orang Papua sebagai pemilik kekayaan alam yang diambil Indonesia dan Amerika sejak bertahun-tahun lalu.Semua pejabat itu tahu, tetapi matanya telah tertutup kemilau emas di Bumi Papua.

Sejarah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sejarah eksploitasi kekayaan alam dan manusia Papua oleh Indonesia. Bagaimana tidak, sebelum Papua diintegrasikan atau dipaksakan untuk menjadi bagian dari Indonesia, Kesepakatan eksploitasi emas oleh Freeport sudah dilakukan. PEPERA baru terjadi tahun 1969 tetapi emasnya sudah menjadi milik Indonesia jauh sebelum PEPERA. Integrasi Papua ke dalam Indonesia ini  adalah upaya mengerukkan kekayaan Papua dan bukan karena Papua benar-benar disadari sebagai bagian dari Indonesia. Menyatakan bahwa Papua adalah bagian inheren dari Indonesia adalah suatu upaya menyembunyikan keinginan untuk mengeruk kekayaan Papua.

Kasus Papa Minta Saham bisa jadi bukanlah peristiwa pertama yang terjadi terhadap kekayaan Papua. Besar kemungkinan kasus seperti ini banyak terjadi, hanya saja tidak terungkap. Jika mengikuti berbagai analisa tentang pembunuhan Kenedy dan lengsernya Soekarno, hal serupa dengan Papa Minta Saham sesungguhnya telah terjadi sebelumnya. Jabatan sebagai Presiden yang diperoleh Soeharto adalah bentuk lain dari Papa Minta Saham.Kalau Novanto disidangkan MKD lalu mengundurkan diri sebagai Ketua DPR RI, Soeharto bahkan menjadi Bapak Pembangunan-termasuk pembangunan perusahan Freeport Indonesia di Papua- dan setelah meninggal diusulkan menjadi pahlawan.

Namun setelah lebih dari setengah abad Indonesia menguasai Papua, dan telah terjadi banyak kejadian Papa Minta Saham yang kebetulan belum terungkap, rakyat Papua dapat apa? Kalau bukan dapat peluru, siksaan, kemelaratan dan kemiskinan, rakyat Papua dapat penghargaan dalam kata-kata manis 'pemilik tanah yang kaya raya'. Saat Papa Novanto minta-minta Saham, ada banyak orang Papua meninggal dunia karena penyakit yang bisa disembuhkan namun tak ada tangan-tangan penyembuh di puskesmas. Saat Papa sibuk minta saham, Papa lupa ada banyak orang Papua yang minta Obat saja susah. Saat Papa-papa minta saham terus minta lobster sampai minta mundur, orang-orang Papua susah minta guru.

Sementara Papa-Papa di Jakarta makin rakus makan kekayaan Papua, Orang Papua dipaksa beli Bensin dengan harga hingga Rp 200.000. Orang-orang di Jakarta hingga Amerika sibuk bersaing dalam gaya dengan emas bergantungan di mana-mana, rakyat Papua masih pusing bagaimana agar sagu dan ubi masih tetap ada untuk anak cucunya.Padahal emas-emas yang mengkilau di leher mereka itu dari alam Papua.Lalu Papa-Papa katakan Papua itu Indonesia dan banyak uang telah dikirim ke Papua. Tapi Papa-Papa itu sengaja tidak tahu bahwa uang yang banyak dikirim ke Papua habis untuk beli Bensin yang berharga Rp 200.000 atau untuk beli Semen seharga Rp 1.500.000 bahkan lebih. Lalu kalau orang Papua protes, dengan mudah dikatakan sebagai separatis.
Baca juga tentang Kelangkaan dan mahalnya harga BBM

Namun siapakah separatis sesungguhnya? Masyarakat Papua yang minta merdeka karena merasa dijajah atau papa-papa yang jual Papua ke Amerika Cs. Atau dengan bunyi Pancasila "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" masih pantaskah Papua dilihat sebagai bagian dari Indonesia? Kalau keadilan sosial itu tidak ada di Papua, maka negara Indonesia sesungguhnya tidak pernah menganggap Papua sebagai bagian dari Indonesia, kecuali kekayaannya.Kalau di Jawa masyarakat Indonesia bisa membeli Bensin dengan harga tujuh ribuan Rupiah, sementara di Papua hingga Dua Ratusan Ribu Rupiah, apakah salah jika kita memandang bahwa Pemerintah Indonesia selama ini sedang membentuk negara Papua?

Maka kalau Papa-papa sibuk minta saham untuk terus mengeruk kekayaan orang Papua sambil membiarkan sekaligus membunuh orang Papua, apakah salahnya jika orang Papua minta untuk tidak dijajah atau bebas????