Showing posts with label Papua. Show all posts
Showing posts with label Papua. Show all posts

Monday, January 23, 2017

Aibon dan Anak-Anak Putus Sekolah

Minggu 22 Januari siang kemarin, saya dikagetkan oleh suara-suara tak biasa dari samping rumah. Tepat di bedengan yang ditanami daun bawang, seorang anak berusia sekitar 10 tahun berbaring sementara dua temannya duduk di sampingnya. Entah karena siang itu sangat panas dan ada pohon advokat yang memberi kesejukan, ketiga anak itu kelihatan santai.

Setelah saya dekati, anak yang sedang berbaring di atas tanaman daun bawang itu ternyata sedang memegang botol bekas minuman dengan isi Lem Aibon. Teman satunya pun memegang botol serupa sambil sesekali menghirup aibon dari mulut botol itu. Satu temannya lagi hanya memandang keduanya tanpa botol di tangan.

Dari ketiga anak ini, hanya satu orang yang mengaku masih sekolah namun jarang masuk sekolah. Ketika ditanyakan, ketiganya dengan santai menjawab kalau malas ke sekolah lagi karena jarang ada guru yang masuk setiap hari. Rupanya kedua anak lainnya pun pernah sekolah namun berhenti.

Alasan serupa pernah saya dengar dari anak jalanan lainnya yang ada di sekitar jalan Irian Wamena. Beberapa mengakui bahwa mereka ke kota dan menghisap Aibon setelah kabur dari rumahnya di Kampung. Mereka terpaksa ke kota karena orangtuanya sering marah karena anak-anak jarang ke sekolah. Sementara, anak-anak ini enggan ke sekolah karena jarang ada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tentu saja alasan anak-anak ini patut dibuktikan lagi. Namun pengakuan mereka ini pun mesti menjadi catatan serius bagi pemerintah untuk menangani masalah pendidikan.

Anak lainnya mengakui bahwa dirinya ke kota karena orangtuanya sudah meninggal dunia. Ada juga yang mengaku tidak bisa melanjutkan pendidikan karena orangtua tidak mampu.

Aibon, kini menjadi masalah serius bagi anak-anak di Kabupaten Jayawijaya. Perlu perhatian serius dari berbagai pihak untuk mengatasi persoalan ini. Anak-anak ini sudah terlalu sering dikasari. Mereka pun disebut sebagai "Anak - anak Aibon". Tak jarang anak-anak ini dianggap kriminal, suka mencuri dan berbagai stigma megatif lainnya.

Ketika ditanyakan beberapa anak mengaku pernah mencuri barang seperti ban mobil. Namun mereka mengakui bahwa mereka mencuri karena dipaksa oleh orang-orang dewasa dari kelompok tertentu. Orang-orang yang menyuruhnya kelihatan sangat taat hukum, namun anak-anak ini dipandang sebagai kriminal.

Mereka hidup di jalanan tanpa pendidikan, tak ada jaminan kesehatan, tak ada jaminan keamanan. Mereka hidup dengan bayangan masa depan yang suram. Beralaskan lantai emperan pertokoan yang bukan miliknya, setiap malam mereka tidur di bawah kolong langit berselimutkan karung bekas untuk sekadar menghangatkan badan dari dinginnya Wamena. Sementara sebagian besar dana yang bisa digunakan untuk "fakir miskin dan anak terlantar" dikorupsi oleh mereka yang kelihatan saleh karena rajin berdoa, berpakaian bersih dan selalu mengawali pidato atau sambutan dengan memanggil nama Tuhan.

Aibon dan Anak-Anak Putus Sekolah

Minggu 22 Januari siang kemarin, saya dikagetkan oleh suara-suara tak biasa dari samping rumah. Tepat di bedengan yang ditanami daun bawang, seorang anak berusia sekitar 10 tahun berbaring sementara dua temannya duduk di sampingnya. Entah karena siang itu sangat panas dan ada pohon advokat yang memberi kesejukan, ketiga anak itu kelihatan santai.

Setelah saya dekati, anak yang sedang berbaring di atas tanaman daun bawang itu ternyata sedang memegang botol bekas minuman dengan isi Lem Aibon. Teman satunya pun memegang botol serupa sambil sesekali menghirup aibon dari mulut botol itu. Satu temannya lagi hanya memandang keduanya tanpa botol di tangan.

Dari ketiga anak ini, hanya satu orang yang mengaku masih sekolah namun jarang masuk sekolah. Ketika ditanyakan, ketiganya dengan santai menjawab kalau malas ke sekolah lagi karena jarang ada guru yang masuk setiap hari. Rupanya kedua anak lainnya pun pernah sekolah namun berhenti.

Alasan serupa pernah saya dengar dari anak jalanan lainnya yang ada di sekitar jalan Irian Wamena. Beberapa mengakui bahwa mereka ke kota dan menghisap Aibon setelah kabur dari rumahnya di Kampung. Mereka terpaksa ke kota karena orangtuanya sering marah karena anak-anak jarang ke sekolah. Sementara, anak-anak ini enggan ke sekolah karena jarang ada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tentu saja alasan anak-anak ini patut dibuktikan lagi. Namun pengakuan mereka ini pun mesti menjadi catatan serius bagi pemerintah untuk menangani masalah pendidikan.

Anak lainnya mengakui bahwa dirinya ke kota karena orangtuanya sudah meninggal dunia. Ada juga yang mengaku tidak bisa melanjutkan pendidikan karena orangtua tidak mampu.

Aibon, kini menjadi masalah serius bagi anak-anak di Kabupaten Jayawijaya. Perlu perhatian serius dari berbagai pihak untuk mengatasi persoalan ini. Anak-anak ini sudah terlalu sering dikasari. Mereka pun disebut sebagai "Anak - anak Aibon". Tak jarang anak-anak ini dianggap kriminal, suka mencuri dan berbagai stigma megatif lainnya.

Ketika ditanyakan beberapa anak mengaku pernah mencuri barang seperti ban mobil. Namun mereka mengakui bahwa mereka mencuri karena dipaksa oleh orang-orang dewasa dari kelompok tertentu. Orang-orang yang menyuruhnya kelihatan sangat taat hukum, namun anak-anak ini dipandang sebagai kriminal.

Mereka hidup di jalanan tanpa pendidikan, tak ada jaminan kesehatan, tak ada jaminan keamanan. Mereka hidup dengan bayangan masa depan yang suram. Beralaskan lantai emperan pertokoan yang bukan miliknya, setiap malam mereka tidur di bawah kolong langit berselimutkan karung bekas untuk sekadar menghangatkan badan dari dinginnya Wamena. Sementara sebagian besar dana yang bisa digunakan untuk "fakir miskin dan anak terlantar" dikorupsi oleh mereka yang kelihatan saleh karena rajin berdoa, berpakaian bersih dan selalu mengawali pidato atau sambutan dengan memanggil nama Tuhan.

Sunday, January 22, 2017

Aibon dan Anak-Anak Putus Sekolah

Minggu 22 Januari siang kemarin, saya dikagetkan oleh suara-suara tak biasa dari samping rumah. Tepat di bedengan yang ditanami daun bawang, seorang anak berusia sekitar 10 tahun berbaring sementara dua temannya duduk di sampingnya. Entah karena siang itu sangat panas dan ada pohon advokat yang memberi kesejukan, ketiga anak itu kelihatan santai.

Setelah saya dekati, anak yang sedang berbaring di atas tanaman daun bawang itu ternyata sedang memegang botol bekas minuman dengan isi Lem Aibon. Teman satunya pun memegang botol serupa sambil sesekali menghirup aibon dari mulut botol itu. Satu temannya lagi hanya memandang keduanya tanpa botol di tangan.

Dari ketiga anak ini, hanya satu orang yang mengaku masih sekolah namun jarang masuk sekolah. Ketika ditanyakan, ketiganya dengan santai menjawab kalau malas ke sekolah lagi karena jarang ada guru yang masuk setiap hari. Rupanya kedua anak lainnya pun pernah sekolah namun berhenti.

Alasan serupa pernah saya dengar dari anak jalanan lainnya yang ada di sekitar jalan Irian Wamena. Beberapa mengakui bahwa mereka ke kota dan menghisap Aibon setelah kabur dari rumahnya di Kampung. Mereka terpaksa ke kota karena orangtuanya sering marah karena anak-anak jarang ke sekolah. Sementara, anak-anak ini enggan ke sekolah karena jarang ada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tentu saja alasan anak-anak ini patut dibuktikan lagi. Namun pengakuan mereka ini pun mesti menjadi catatan serius bagi pemerintah untuk menangani masalah pendidikan.

Anak lainnya mengakui bahwa dirinya ke kota karena orangtuanya sudah meninggal dunia. Ada juga yang mengaku tidak bisa melanjutkan pendidikan karena orangtua tidak mampu.

Aibon, kini menjadi masalah serius bagi anak-anak di Kabupaten Jayawijaya. Perlu perhatian serius dari berbagai pihak untuk mengatasi persoalan ini. Anak-anak ini sudah terlalu sering dikasari. Mereka pun disebut sebagai "Anak - anak Aibon". Tak jarang anak-anak ini dianggap kriminal, suka mencuri dan berbagai stigma megatif lainnya.

Ketika ditanyakan beberapa anak mengaku pernah mencuri barang seperti ban mobil. Namun mereka mengakui bahwa mereka mencuri karena dipaksa oleh orang-orang dewasa dari kelompok tertentu. Orang-orang yang menyuruhnya kelihatan sangat taat hukum, namun anak-anak ini dipandang sebagai kriminal.

Mereka hidup di jalanan tanpa pendidikan, tak ada jaminan kesehatan, tak ada jaminan keamanan. Mereka hidup dengan bayangan masa depan yang suram. Beralaskan lantai emperan pertokoan yang bukan miliknya, setiap malam mereka tidur di bawah kolong langit berselimutkan karung bekas untuk sekadar menghangatkan badan dari dinginnya Wamena. Sementara sebagian besar dana yang bisa digunakan untuk "fakir miskin dan anak terlantar" dikorupsi oleh mereka yang kelihatan saleh karena rajin berdoa, berpakaian bersih dan selalu mengawali pidato atau sambutan dengan memanggil nama Tuhan.

Aibon dan Anak-Anak Putus Sekolah

Minggu 22 Januari siang kemarin, saya dikagetkan oleh suara-suara tak biasa dari samping rumah. Tepat di bedengan yang ditanami daun bawang, seorang anak berusia sekitar 10 tahun berbaring sementara dua temannya duduk di sampingnya. Entah karena siang itu sangat panas dan ada pohon advokat yang memberi kesejukan, ketiga anak itu kelihatan santai.

Setelah saya dekati, anak yang sedang berbaring di atas tanaman daun bawang itu ternyata sedang memegang botol bekas minuman dengan isi Lem Aibon. Teman satunya pun memegang botol serupa sambil sesekali menghirup aibon dari mulut botol itu. Satu temannya lagi hanya memandang keduanya tanpa botol di tangan.

Dari ketiga anak ini, hanya satu orang yang mengaku masih sekolah namun jarang masuk sekolah. Ketika ditanyakan, ketiganya dengan santai menjawab kalau malas ke sekolah lagi karena jarang ada guru yang masuk setiap hari. Rupanya kedua anak lainnya pun pernah sekolah namun berhenti.

Alasan serupa pernah saya dengar dari anak jalanan lainnya yang ada di sekitar jalan Irian Wamena. Beberapa mengakui bahwa mereka ke kota dan menghisap Aibon setelah kabur dari rumahnya di Kampung. Mereka terpaksa ke kota karena orangtuanya sering marah karena anak-anak jarang ke sekolah. Sementara, anak-anak ini enggan ke sekolah karena jarang ada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tentu saja alasan anak-anak ini patut dibuktikan lagi. Namun pengakuan mereka ini pun mesti menjadi catatan serius bagi pemerintah untuk menangani masalah pendidikan.

Anak lainnya mengakui bahwa dirinya ke kota karena orangtuanya sudah meninggal dunia. Ada juga yang mengaku tidak bisa melanjutkan pendidikan karena orangtua tidak mampu.

Aibon, kini menjadi masalah serius bagi anak-anak di Kabupaten Jayawijaya. Perlu perhatian serius dari berbagai pihak untuk mengatasi persoalan ini. Anak-anak ini sudah terlalu sering dikasari. Mereka pun disebut sebagai "Anak - anak Aibon". Tak jarang anak-anak ini dianggap kriminal, suka mencuri dan berbagai stigma megatif lainnya.

Ketika ditanyakan beberapa anak mengaku pernah mencuri barang seperti ban mobil. Namun mereka mengakui bahwa mereka mencuri karena dipaksa oleh orang-orang dewasa dari kelompok tertentu. Orang-orang yang menyuruhnya kelihatan sangat taat hukum, namun anak-anak ini dipandang sebagai kriminal.

Mereka hidup di jalanan tanpa pendidikan, tak ada jaminan kesehatan, tak ada jaminan keamanan. Mereka hidup dengan bayangan masa depan yang suram. Beralaskan lantai emperan pertokoan yang bukan miliknya, setiap malam mereka tidur di bawah kolong langit berselimutkan karung bekas untuk sekadar menghangatkan badan dari dinginnya Wamena. Sementara sebagian besar dana yang bisa digunakan untuk "fakir miskin dan anak terlantar" dikorupsi oleh mereka yang kelihatan saleh karena rajin berdoa, berpakaian bersih dan selalu mengawali pidato atau sambutan dengan memanggil nama Tuhan.

Thursday, January 12, 2017

Tentang Jakarta

"Indonesia bukan hanya Jakarta" demikian kata orang jika berbicara tentang Indonesia dalam wacana akhir-akhir ini. Kalimat seperti ini mencuat seiring dengan meningkatnya tensi politik di Jakarta menjelang Pilgub. Semua media selalu berbicara tentang Jakarta. Tentang kasus Ahok yang dituduh menista agama, tentang saksi sidang Ahok, atau tentang pasangan nomor urut 1 yang ingin bagi-bagi uang. Semuanya tentang Jakarta.

Belum lagi konsentrasi media pada FPI dan pimpinannya yang dilaporkan telah menghina Pancasila, atau kasus Makar yang menjerat Ahmad Dhani dkk. Sebelumnya media pun ramai dengan kasus kopi sianida. Berbulan-bulan media sibuk menayangkan proses hukum hingga persidangan kasus kopi. Semua media ramai bicara tentang Jakarta, tentang orang-orang di Jakarta, tentang kejahatan di Jakarta dan tentang kehebatan Jakarta.

Sementara wilayah lain Indonesia jarang diberitakan. Padahal saat yang sama banyak wilayah akan melakukan pilkada seperti Jakarta. Banyak juga kasus pembunuhan bahkan oleh aparat negara. Atau banyak juga orang yang dijerat kasus makar. Namun, Indonesia seperti hanya soal Jakarta dan wilayah lain tak ada nilainya di hadapan Jakarta. Nyawa orang di luar Jakarta pun tak ada nilainya. Semua yang terjadi di luar Jakarta tak terlalu penting jika tidak menguntungkan Jakarta. Karena itu, tuntutan pemilik hak tim ad hoc di Papua terkait kelebihan pajak Freeport sejak 1991 hingga kini agar dikembalikan ke Pemprov Papua tak diperdulikan berbagai pihak termasuk media. Sementara soal habisnya izin ekspor konsentrat pt Freeport justru ramai diperbincangkan.  Dalam aturan, negara menerima 25% pajak penghasilan, namun faktanya negara mengambil 35%. 10% kelebihannya itulah yang dituntut agar dikembalikan ke pemprov Papua. Tapi siapa yang peduli?

Selama merugikan kepentingan atau memperburuk citra Jakarta atau pemerintah pusat, semuanya akan diam. Namun jika pemberitaan kondisi luar Jakarta bisa menguntungkan Jakarta, media akan ramai mengangkatnya. Kini soal izin eksport konsentrat tersebut akan terus dibicarakan tak peduli berapa banyak orang Papua yang dibunuh karena izin tersebut akan memberikeuntungan bagi Jakarta. Malam nanti, beberapa stasiun TV akan menayangkan secara langsung debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Tak lama setelah debat usai, media online akan ramai mengangkat berita dan analisis tentang debat tersebut. Daerah lain beserta manusia dalamnya akan kembali dilupakan.

Hari Rabu 11 Januari lalu, seorang pemuda bernama Edison Matuan dianiaya secara kejam oleh 5 orang oknum Polisi. Dia dianiaya bahkan ketika sedang dalam Rumah Sakit Umum Wamena. Secara sadis dia diseret ke dalam ruangan UGD, kepalanya dipukul dengan popor senjata lalu dibenturkan ke tembok hingga akhirnya meninggal dunia. Namun siapa peduli? Ini tak ada urusan dengan Jakarta, jadi jangan harap akan jadi perhatian. Semua media nasional sedang sibuk membahas tentang debat nanti malam. Indonesia memang tentang Jakarta.

Sunday, December 18, 2016

Dua tindakan berbeda Polisi

Media sosial hari ini diramaikan oleh dua aksi yang mendapat tanggapan berbeda dari pihak aparat.

Pada beberapa titik di pulau Jawa, FPI melakukan razia penggunaan atribut natal. Razia ini didasarkan pada Fatwa MUI nomor 56/2016. Dikatakan bahwa razia tersebut sebagai bentuk sosialisasi fatwa.

Dalam peristiwa sosialisasi di Surabaya itu, FPI datang berombongan dengan sejumlah massa. Sementara itu, pihak kepolisian pun hadir di situ. Memfasilitasi  FPI sehingga bisa bertemu dengan pemilik usaha dan mengawal agar tak ada gesekan.

Berita lainnya adalah tentang anggota Komite Nasional Papua Barat wilayah Nabire yang ditangkap saat membawa surat pemberitahuan aksi damai ke kantor Polisi. Penangkapan lainnya adalah terhadap anggota KNPB dan tokoh adat di Wamena karena hendak mengadakan doa bersama memperingati peristiwa Trikora 19 Desember serta mendukung ULMWP di MSG.

19 Desember adalah hari Tri Komando Rakyat (Trikora) yang menjadi awal sejarah kelam bangsa Papua. Tiga komando rakyat itu dibacakan oleh Soekarno di Jogjakarta pada 19 Desember 1961 dengan bunyi
Pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan belanda.
Kedua, Kibarkan sang Merah Putih di  Papua Barat, tanah air Indonesia.
Ketika, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Soekarno kemudian membentuk komando Mandala dengan Mayjen Soeharto sebagai panglima Komando. Ada tiga tahap yang dilakukan kemudian yaitu infiltrasi, eksploitasi dan konsolodasi.

Dalam tahap infiltrasi, indonesia memasukan pasukannya secara rahasia di wilayah Papua. Pasukan Indonesia menyusup ke berbagai tempat penting sebelum melakukan aksi eksploitasi.

Selanjutnya eksploitasi dilakukan dengan menyerang pusat-pusat kekuatan Belanda dan Papua. Setelahnya dilakukan upaya konsolidasi untuk menegakkan kekuasaan Indonesia di Papua.

Bertepatan dengan peringatan hari Trikora itulah, bangsa Papua di berbagai tempat hendak melakukan aksi damai. Namun, diskriminasi selalu dialami oleh masyarakat Papua. Jika FPI bebas melakukan aksinya bahkan aparat kepolisian memfasilitasinya dengan baik, bangsa Papua harus melewati berbagai penangkapan bahkan penyiksaan untuk setiap aksinya.

Apa yang dilakukan pihak kepolisian agak aneh. FPI sedang memperjuangkan Fatwa MUI yang jelas-jelas merupakan satu dari sekin banyak organisasi di Indonesia. Artinya, polisi memfasilitasi aturan atau ketetapan yang dibuat oleh satu kelompok saja. Selain itu, yang bertugas menjaga keamanan adalah polisi. Jadi ketika FPI diberi ruang untuk melakukan aksi yang disebut sosialisasi itu maka sesungguhnya pihak kepolisian sedang membiarkan FPI yang mengatur arah dan tujuan hidup bernegara. Pancasila sebagai dasar negara diabaikan. Indonesia berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan keyakinan atau fatwa satu kelompok tertentu. Karena itu yang mengaturnya haruslah pemerintah bukan kelompok tertentu.

Namun sikap berbeda dilakukan terhadap bangsa Papua. Jika terhadap FPI, pihak kepolisian menjalankan tugas sebagai pengaman dan menghargai kebebasan berekspresi, tidak demikian dengan Papua. Sejak menyampaikan surat pemberitahuannya, orang Papua sudah ditangkap. Padahal orang Papua sedang berjalan sesuai dengan Pancasila dan UU yang mengatur kehidupan di Indonesia.

Hari ini kita akan mendengar berapa banyak orang yang ditangkap semuanya tergantung apakah kepolisian ingin menegakkan UU di Indonesia ini atau hanya memperhatikan siapa yang melakukan aksinya.

Baca juga artikel lain ini

Dua Hari Triple Lima, Persipura Bintang Tercerah

Persipura, Sang Jenderal Sepak Bola, sore tadi mengunci gelar kelima. Ini sekaligus melengkapi angka lima dalam sepak bola dalam dua hari. Sehari sebelumnya, Indonesia harus takluk dari Thailand dalam partai final. Kekalahan ini menjadikan Indonesia meraih lima "bintang juara dua" dalam sepak bola Asia Tenggara. Kekalahan Indonesia pun sekaligus menambah bintang terang menjadi Lima untuk Thailand. Dua hari tripple Lima, Indonesia lima kali Juara Dua, Thailand Lima Kali Juara Satu, dan Persipura Lima Bintang di Indonesia.

Untuk mencapai lima gelar juara dua, Tim Nasional Indonesia berjuang susah payah untuk lolos fase grup. Pada babak Semifinal pun, Indonesia melaluinya secara dramatis. Hingga pada partai Puncak, Tim Garuda menang dramatis di kandang namun gugur di hadapan pendukung Thailand. Lima Bintang emas gagal diraih Indonesia, hanya bintang yang seringkali tak dianggaplah yang akhirnya didapat. Namun perjuangan itu patut dihargai apalagi Indonesia pun tak dianggap sejak babak grup. Partai puncak adalah tanda perjuangan sekaligus alasan keheranan Tim Nasional lainnya.

Thailand adalah Tim yang tampil meyakinkan sejak awal bahkan disebut-sebut sebagai kandidat juara sejak sebelum pertarungan dimulai. Lima Bintangnya adalah yang tertinggi di Asia Tenggara. Bintang kelima ini sekaligus melampaui Singapura yang menjadi Jenderal Sepak Bola Asia Tenggara sebelum disamakan Thailand 2014 lalu.

Yang fenomenal adalah Persipura. Menjadi Tuan Rumah dalam partai pembukaan TSC, Persipura justeru ditahan imbang oleh Persija di hadapan masyarakat kecil Papua dan Presiden Indonesia yang datang dari Jakarta. Selanjutnya Persipura merangkak perlahan dari papan bawah klasemen hingga bertahan lama pada papan tengah klasemen. Persipura yang pantang menyerah akhirnya lama berada pada urutan Tiga klasemen hingga partai-partai terakhir berada di Puncak klasemen. Dalam perjuangan pantang menyerah itu, Persipura harus digoncang oleh pergantian pelatih.

Selain itu, upaya anak-anak Mutiara Hitam pun menjadi berat karena striker andalannya harus meninggalkan teman-temannya di lapangan hijau dan para pendukung untuk memimpin Pasukan Garuda dalam Piala AFF. Tentu bukan hanya Persipura yang merelakan pemainnya untuk membela Tim Nasional. Namun Boas, adalah kapten Mutiara Hitam yang sangat berpengaruh pada permainan Tim.

Fenomenal juga karena pada pertandingan terakhir hari ini, Mandala menjadi merah oleh supporter Persipura. Meski sejak awal hujan mulai turun, para penonton tak mundur. Banyak penonton tak mendapat tempat dalam stadion namun tak rela melewatkan aksi Manu Wanggai di lapangan dengan terpaksa menyaksikannya dari gedung-gedung atau tempat tinggi di sekitar stadion. Persipura adalah kebanggaan masyarakat Papua dan contoh lain spirit perjuangan tanpa menyerah bangsa Papua.

Pada salah satu Spanduk di Stadiun Mandala tertulis "Persipura adalah Harkat dan Martabat Orang Papua". Tulisan ini sangat menonjol di antara banyak spanduk lainnya. Semua orang yang hadir di lapangan kebanggaan Persipura dan masyarakat Papua pasti dengan mudah membacanya. Dan Tulisan ini pun sangat bermakna bagi Persipura dan masyarakat Papua.

Kenapa Persipura dipandang sebagai harkat dan martabat orang Papua?

Jika dipandang dari realitas harian, orang Papua adalah orang-orang kalah atau lebih tepatnya dikalahkan. Sejarah Papua adalah sejarah dimana orang Papua tidak dianggap, menjadi korban yang dilupakan, tanahnya dirampas, manusianya dibunuh, kekayaannya dirampok, manusianya dikriminalisasi, didiskriminasi, disingkirkan dan dipandang tak bernilai dan tak ada bahkan di atas tanahnya sendiri.

Sejarah Papua pun terjadi dan ditulis seturut kehendak pihak lain. Ribuan orang Papua dibunuh untuk dirampas kekayaannya, namun hanya sang pahlawan yang membunuh orang Papua dan merampas kekayaannyalah yang akan dikenang sebagai pahlawan. Sejarah Papua adalah sejarah kematian orang Papua sekaligus sejarah kelahiran pahlawan yang membunuhnya.

2016 ini, lebih dari 4000 orang Papua ditangkap karena ingin bersuara. Bertahun tahun ribuan orang Papua dibunuh karena memperjuangkan harkat dan martabatnya. Semakin hari justeru harkat dan martabat orang Papua semakin diinjak-injak. Setiap hari daftar kekalahan orang Papua semakin panjang. Semuanya karena kekalahan itu terjadi dalam pertarungan yang tidak fair.

Namun, di tengah barisan kekalahan itu orang Papua tak pernah mengalah. Orang Papua memiliki spirit tak terkalahkan. Semangat juang yang pantang mundur meski nyawa adalah taruhannya. Terbukti, ribuan orang ditangkap, banyak yang disiksa, masuk penjara bahkan ada yang mati dibunuh, semangat perjuangan tak jua luntur. Satu orang ditangkap ribuan orang bangkit berjuang. Satu orang dibunuh jutaan orang mengacungkan tangan kiri, Lawan! Penangkapan, jeruji dingin, pentungan, gas air mata hingga timah panas tak mampu meredam perjuangan, setiap hari akan semakin banyak yang bangkit melawan.

Persipura adalah contoh lain spirit perjuangan bangsa Papua. Lima Bintang pun membuktikan spirit perjuangan itu. Namun dalam sepak bola, bangsa Papua bersaing dalam kondisi yang fair. Dalam sepak bola, semua tim memiliki peluang untuk menang tergantung bagaimana tim itu bekerjasama dalam tim dengan strategi dan teknik bermain dalam aturan yang sama. Sepak bola bisa jadi adalah satu-satunya pertarungan yang fair yang memungkinkan setiap tim untuk juara. Dan Persipura membuktikan kemampuan dan semangat meraih juaranya.

Dalam sepak bola, orang Papua bertarung tanpa takut pentungan atau timah panas. Hal berbeda dalam sejarah hidup bangsa Papua. Pertarungan dalam sejarah hidupnya penuh ketakutan dan ancaman. Sejarahnya ditentukan pihak lain. Untuk memilih sejarahnya, orang Papua diarahkan oleh moncong senjata. Dalam kondisi yang tak fair, orang Papua akhirnya selalu kalah. Namun tidak berarti spirit perjuangannya luntur. Sebaliknya apa yang dipandang sebagai kekalahan adalah kelahiran spirit baru. Meski masih dalam kondisi yang tak fair, perjuangan hidup bangsa Papua tetap tak luntur.

Karena itu, Persipura bukan hanya tentang para pemain sepak bola tetapi Persipura adalah Orang Papua. Ia adalah kebanggaan sekaligus spirit. Persipura juga adalah sejarah yang mengingatkan orang Papua bahwa hidup itu harus terus diperjuangkan meski tantangan pasti menghadang. Harkat dan Martabat juga harus diperjuangkan. Kemenangan pun mungkin tercapai dalam hidup. Persatuan dan kerjasama dalam perjuangan adalah keharusan untuk mencapai kemenangan. Maka Persipura adalah simbol bagi orang Papua.

Persipura bukan lagi Jenderal, persipura melampaui Jenderal, ia Jenderal Besar. Persipura adalah Bintang Lima, Bintang yang paling bersinar dalam kegelapan hidup bangsa Papua. Persipura adalah lambang perjuangan, spirit yang tak terkalahkan. Persipura adalah Bintang Fajar, Bintang kemenangan.

Selamat buat Persipura dan masyarakat Papua, terus berjuang dengan spirit pantang menyerah demi mencapai cita-cita. 

Thursday, December 15, 2016

Penyelesaian Pelanggaran HAM dan Botaknya Kepercayaan

Peringatan Hari HAM,10 Desember 2016 yang baru saja berlalu dilakukan di berbagai tempat di Indonesia. Di Papua sendiri pun terjadi di berbagai tempat dengan beragam cara. Yang sangat fenomenal terjadi di Wamena, ibu kota kabupaten Jayawijaya.

Fenomenal karena peringatan Hari HAM di salah satu kota di Pegunungan Tengah Papua ini dihadiri oleh ribuan masyarakat dalam Demonstrasi. Jumlah massa oleh beberapa media disebutkan lebih dari enam ribu orang. Demonstrasi di depan Kantor DPRD ini sangat luar biasa bukan hanya dari jumlah massa yang tidak biasa, tetapi juga soal cara Komite Nasional Papua Barat merangkul massa yang begitu banyak.

Jika aparat baik Polri maupun TNI memandang KNPB sebagai kelompok terlarang dan berbahaya, ribuan massa justeru melihat KNPB sebagai wadah dan sahabat perjuangan. Alhasil, massa bukannya membenci KNPB tetapi bergabung dalam aksi KNPB dan taat pada aturan yang dibuat agar kondisi aman.

Fenomenal juga karena KNPB mendapat kepercayaan yang besar dari masyarakat sekaligus menjadi petunjuk bagi pemerintah bahwa yang berjuang di Papua bukanlah segelintir orang sebagaimana sering dikatakan selama ini. Yang berteriak tentang pelanggaran HAM bukan hanya KNPB atau korban dan keluarganya. Yang berteriak merdeka bukan hanya KNPB atau ULMWP, tapi masyarakat Papua. ULMWP atau KNPB hanyalah wadah pergerakan di Papua. Dewan Adat Papua pun hanyalah wadah yang rutin berjuang. Tapi masyarakat Papualah yang sesungguhnya sedang berjuang melalui wadah-wadah tersebut.

Menjadi pertanyaan, mengapa enam ribu lebih masyarakat Papua yang ada di Wamena rela berjemur di bawah panas mentari dan mengabaikan perayaan HUT kota Wamena yang diadakan Pemda Jayawijaya pada hari yang sama?

Orasi-orasi selama demo di DPRD kabupaten Jayawijaya menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Indonesia sudah menipis. Masyarakat Papua tak lagi percaya bahwa pemerintah Indonesia bisa atau berniat menyelesaikan masalah HAM di Papua. Kepercayaan itu telah botak dikikis oleh sebaris janji pemerintah sendiri tanpa ada realisasinya. Rakyat tak lagi percaya bahwa pelanggaran HAM akan diselesaikan sementara sebaris pelanggaran HAM baru tak terhitung setiap tahunnya.

Setelah peristiwa Paniai 8 Desember 2014, Jokowi, Presiden Indonesia berjanji kepada rakyat Papua di hadapan para pemuka agama Papua bahwa kasus itu akan segera diselesaikan. Tapi, setelah dua tahun berlalu, janji itu tak juga terwujud. Jangankan menyelesaikannya, mengakui siapa pelakunya saja belum dilakukan pemerintah. Entah berapa banyak Tim yang sudah turun ke Paniai dan melakukan investigasi, yang pasti belum ada pelaku yang diumumkan.

Kini sudah setahun usia Tim Terpadu Penyelesaian masalah HAM Papua, hal yang sama terjadi. Dari belasan kasus yang ditangani, belum satu pun pelaku yang diumumkan apalagi diadili dan dihukum. Masyarakat pun kian tak percaya. Akankah masalah pelanggaran HAM Papua diselesaikan??

Kini rakyat Papua mengendaki pihak lain yang menangani masalah Papua. "Tidak mungkin pelaku pelanggaran HAM akan menyelesaikan pelanggaran HAM yang dilakukannya sendiri. Maka biarkan pihak lain menyelesaikannya" demikian salah satu bunyi orasi saat demo hari HAM.

Tentu Tim Terpadu bentukan Menkopolhukam akan tetap bekerja meski suara tak setuju terus bergema. Namun, jika Tim tersebut tak segera menyelesaikan pelanggaran HAM maka kepercayaan masyarakat akan semakin botak hingga tak ada lagi yang percaya pada pemerintah negara ini. Jadi yang menentukan kepercayaan masyarakat Papua, bukanlah rakyat Papua sendiri, tapi pemerintah Indonesia. Mari kita menantikan jalan terjal yang diciptakan sendiri oleh negara ini untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua.

Sunday, December 20, 2015

Alergi Dengan "Merdeka" (Bagian IV)





Konsekuensi lanjutan dari kondisi seperti itu adalah wilayah Papua akan senantiasa dijaga agar tidak terpisah dari Indonesia sementara manusia Papuanya bisa dibunuh atau dibiarkan mati tanpa perawatan. Demikianlah jika hanya wilayah teritorial saja yang menjadi bagian integral dari Indonesia sementara manusia Papua tidak pernah diperlakukan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat Indonesia di wilayah lain Indonesia. Hal ini semakin nyata dalam ekploitasi terhadap kekayaan alam Papua. Tanpa memperhatikan masyarakat Papua yang sangat dekat dengan alam dan hidup dari alam, alamnya dihancurkan untuk mengeksploitasi kekayaan yang terkandung dalamnya. Akibatnya masyarakat Papua menjadi terasing dari sumber kehidupannya dan tercerabut dari akar budaya dan lingkungan hidupnya sendiri.

Kondisi seperti inilah yang sesungguhnya dinamakan dengan penjajahan itu. Masyarakat Papua dijajah demi pengerukan kekayaan alamnya. Maka ketika orang Papua atau orang yang peduli tentang kondisi masyarakat Papua berteriak merdeka, sesungguhnya tersirat suatu gugatan terhadap negara ini akan tindakan penjajahan yang selama ini dilakukan terhadap orang Papua. Tentu saja ini baru dilihat dari Prinsip "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Jika merujuk pada sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI, situasi penjajahan itu menjadi jelas.

Namun, masyarakat Papua yang meneriakan persoalan ketidakadilan sosial seperti itu pun distigma sebagai Seperatis. Padahal masyarakat Papua sedang menuntut haknya sebagai warga negara Indonesia yang seharusnya menjamin kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat Papua itu sendiri.Maka ketika negara menstigma masyarakat Papua karena menyuarakan hak-haknya siapakah yang sesungguhnya Separatis?

Menyuarakan kepada negara tentang persoalan keadilan sosial mengandaikan bahwa pihak yang menyuarakan hal itu adalah bagian dari negara bersangkutan atau paling kurang mengakui bahwa negara bertanggung jawab atas kehidupannya yang layak. Dengan demikian ketika masyarakat Papua menyuarakan persoalan ketidakadilan sosial yang dialaminya berarti masyarakat Papua sedang menuntut tanggung jawab negaranya terhadap kehidupannya yang layak. Namun ketika mereka yang bersuara itu distigma sebagai separatis, maka yang separatis sesungguhnya bukanlah masyarakat itu tetapi aparat negara yang memberi stigma itu. Sebab dalam kehidupan bernegara, masyarakat memiliki hak yang sama dan negara berkewajiban untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak masyarakatnya. Dengan demikian stigma separatis terhadap masyarakat Papua yang berseru tentang ketidakadilan sosial yang dialaminya adalah tindakan kaum separatis yang memisahkan Papua dalam konteks keadilan sosial dari seluruh masyarakat Indonesia di wilayah lainnya.

Ketika negara dalam diri aparaturnya bertindak secara diskriminatif terhadap orang Papua maka aparat negara itu telah melanggar prinsip hidup dalam negara ini. Dengan demikian aparat negara itu adalah separatis. Separatis di sini hendaklah tidak dilihat hanya sebagai upaya pemisahan wilayah oleh orang yang berada di wilayah tersebut. Pembedaan perlakuan terhadap masyarakat Indonesia di suatu wilayah juga merupakan suatu pemisahan wilayah karena menganggap masyarakat di wilayah tersebut bukan bagian dari masyarakat Indonesia. Yang terjadi di Papua selama bertahun-tahun adalah seperti itu, masyarakat Papua tidak dianggap dan diperlakukan sebagai masyarakat Indonesia tetapi sebagai orang Papua yang bukan merupakan wilayah Indonesia. Dengan demikian kelompok separatis sesungguhnya adalah aparat negara yang melanggar prinsip hidup bernegara di Indonesia dan memperlakukan masyarakat Papua sebagai bukan masyarakat Indonesia. Jika diungkapkan dengan kata-kata lain, yang menginginkan Papua berpisah dari Indonesia bukan hanya orang Papua sendiri yang merasa dijajah tetapi juga aparat negara Indonesia yang memperlakukan Papua sebagai negara lain yang ada di Indonesia.



Saturday, December 19, 2015

Alergi Dengan "Merdeka"???? (Bagian I)


Mahasiswa Papua dalam Mobil Tahanan
(Foto: #PapuaItuKita)
Sekali lagi dalam sebulan terakhir mahasiswa asal Papua ditangkap di Jakarta. Kali ini 23 orang mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi mahasiswa Papua (AMP) yang ditangkap. Sebelumnya ada 300-an orang ditangkap. Semua penangkapan itu terkait dengan Papua, entah orang Papua yang ditangkap atau orang-orang yang mengangkat isu Papua. Penangkapan-penangkapan ini terjadi di Ibu Kota Negara Kasatuan Republik Indonesia. Jika kita melihat kejadian serupa di wilayah lain, khususnya di Papua sendiri, angka itu akan membumbung tinggi. Pertanyaannya: ada apa dengan Papua?

Tentu pertanyaan itu ketika diajukan kelihatan bodoh. Sebab penangkapan bahkan penembakan dan pembunuhan orang Papua itu sudah terlalu sering. Demikian pula penutupan akses Papua terhadap dunia luar pun sudah terlalu sering didengar. Isu Papua selalu ditekan dan orang Papua selalu ditangkap dan dibunuh.Semua orang pun tahu hal itu. Alasan tindakan represif negara pun menjadi jelas ketika melihat berbagai penangkapan dan pembunuhan terhadap orang Papua tersebut.

Penangkapan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya terhadap 23 orang mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua di Jakarta kali ini semakin memperjelas posisi negara di hadapan orang Papua dan isu Papua. Kalau selama ini, kata "MERDEKA" tidak pernah boleh muncul di Papua jika tak ingin ditangkap dengan pasal Makar, maka kali ini kata yang sama dilarang diucapkan di Jakarta, tempat negara ini senantiasa mendengungkan bahwa "Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu segala penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Namun bunyi pembukaan UUD 1945 tersebut harus segera ditambahkan dengan "terkecuali untuk bangsa Papua". Bagaimana tidak, 23 mahasiswa Papua itu ditangkap karena kata merdeka itu. Aparat kepolisian pun tak tinggal diam dan segera menangkap para mahasiswa yang meneriakan kata Merdeka itu. Polisi ternyata alergi dengan kata Merdeka.

Akan tetapi, jika merenungkan kembali bunyi kalimat yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, secara jelas terungkap bahwa Merdeka bukan hanya sebuah kata tetapi mengandung perjuangan. Perjuangan di sini adalah perjuangan untuk menghapus segala bentuk penjajahan di atas muka bumi ini. Maka Merdeka selalu berarti berlawanan dengan penjajahan. Dengan demikian kalau polisi alergi dengan kata Merdeka, sesungguhnya polisi menghendaki penjajahan atau ingin menjajah.

Baca juga Bagian II

Thursday, December 17, 2015

Papa Minta Saham, Papua Minta Apa?

Foto seorang ibu yang sakit dengan kedua anaknya di dalam rumah mereka ini diunggah melalui jejaring sosial facebok milik akun Yan Akobiarek.

Tindakan Setya Novanto, Ketua DPR Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan istilah "Papa Minta Saham" mempertegas sekaligus membuat menjadi benderang proses eksploitasi Papua yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Entah kata apa yang bisa digunakan untuk sikap seperti ini, yang jelas selama bertahun-tahun Papua menjadi ladang penghasilan Indonesia sekaligus para pejabatnya.Namun di balik semua gerakan tambahan yang dilakukan Novanto sebagai Ketua DPR RI, ada suatu kisah panjang yang memilukan bangsa Papua tetapi sering dilupakan bangsa Indonesia. Tentu sangat sulit dikatakan bahwa para pejabat seperti Novanto tidak tahu apa yang terjadi terhadap orang Papua sebagai pemilik kekayaan alam yang diambil Indonesia dan Amerika sejak bertahun-tahun lalu.Semua pejabat itu tahu, tetapi matanya telah tertutup kemilau emas di Bumi Papua.

Sejarah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sejarah eksploitasi kekayaan alam dan manusia Papua oleh Indonesia. Bagaimana tidak, sebelum Papua diintegrasikan atau dipaksakan untuk menjadi bagian dari Indonesia, Kesepakatan eksploitasi emas oleh Freeport sudah dilakukan. PEPERA baru terjadi tahun 1969 tetapi emasnya sudah menjadi milik Indonesia jauh sebelum PEPERA. Integrasi Papua ke dalam Indonesia ini  adalah upaya mengerukkan kekayaan Papua dan bukan karena Papua benar-benar disadari sebagai bagian dari Indonesia. Menyatakan bahwa Papua adalah bagian inheren dari Indonesia adalah suatu upaya menyembunyikan keinginan untuk mengeruk kekayaan Papua.

Kasus Papa Minta Saham bisa jadi bukanlah peristiwa pertama yang terjadi terhadap kekayaan Papua. Besar kemungkinan kasus seperti ini banyak terjadi, hanya saja tidak terungkap. Jika mengikuti berbagai analisa tentang pembunuhan Kenedy dan lengsernya Soekarno, hal serupa dengan Papa Minta Saham sesungguhnya telah terjadi sebelumnya. Jabatan sebagai Presiden yang diperoleh Soeharto adalah bentuk lain dari Papa Minta Saham.Kalau Novanto disidangkan MKD lalu mengundurkan diri sebagai Ketua DPR RI, Soeharto bahkan menjadi Bapak Pembangunan-termasuk pembangunan perusahan Freeport Indonesia di Papua- dan setelah meninggal diusulkan menjadi pahlawan.

Namun setelah lebih dari setengah abad Indonesia menguasai Papua, dan telah terjadi banyak kejadian Papa Minta Saham yang kebetulan belum terungkap, rakyat Papua dapat apa? Kalau bukan dapat peluru, siksaan, kemelaratan dan kemiskinan, rakyat Papua dapat penghargaan dalam kata-kata manis 'pemilik tanah yang kaya raya'. Saat Papa Novanto minta-minta Saham, ada banyak orang Papua meninggal dunia karena penyakit yang bisa disembuhkan namun tak ada tangan-tangan penyembuh di puskesmas. Saat Papa sibuk minta saham, Papa lupa ada banyak orang Papua yang minta Obat saja susah. Saat Papa-papa minta saham terus minta lobster sampai minta mundur, orang-orang Papua susah minta guru.

Sementara Papa-Papa di Jakarta makin rakus makan kekayaan Papua, Orang Papua dipaksa beli Bensin dengan harga hingga Rp 200.000. Orang-orang di Jakarta hingga Amerika sibuk bersaing dalam gaya dengan emas bergantungan di mana-mana, rakyat Papua masih pusing bagaimana agar sagu dan ubi masih tetap ada untuk anak cucunya.Padahal emas-emas yang mengkilau di leher mereka itu dari alam Papua.Lalu Papa-Papa katakan Papua itu Indonesia dan banyak uang telah dikirim ke Papua. Tapi Papa-Papa itu sengaja tidak tahu bahwa uang yang banyak dikirim ke Papua habis untuk beli Bensin yang berharga Rp 200.000 atau untuk beli Semen seharga Rp 1.500.000 bahkan lebih. Lalu kalau orang Papua protes, dengan mudah dikatakan sebagai separatis.
Baca juga tentang Kelangkaan dan mahalnya harga BBM

Namun siapakah separatis sesungguhnya? Masyarakat Papua yang minta merdeka karena merasa dijajah atau papa-papa yang jual Papua ke Amerika Cs. Atau dengan bunyi Pancasila "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" masih pantaskah Papua dilihat sebagai bagian dari Indonesia? Kalau keadilan sosial itu tidak ada di Papua, maka negara Indonesia sesungguhnya tidak pernah menganggap Papua sebagai bagian dari Indonesia, kecuali kekayaannya.Kalau di Jawa masyarakat Indonesia bisa membeli Bensin dengan harga tujuh ribuan Rupiah, sementara di Papua hingga Dua Ratusan Ribu Rupiah, apakah salah jika kita memandang bahwa Pemerintah Indonesia selama ini sedang membentuk negara Papua?

Maka kalau Papa-papa sibuk minta saham untuk terus mengeruk kekayaan orang Papua sambil membiarkan sekaligus membunuh orang Papua, apakah salahnya jika orang Papua minta untuk tidak dijajah atau bebas????