Penyelesaian Pelanggaran HAM dan Botaknya Kepercayaan

Peringatan Hari HAM,10 Desember 2016 yang baru saja berlalu dilakukan di berbagai tempat di Indonesia. Di Papua sendiri pun terjadi di berbagai tempat dengan beragam cara. Yang sangat fenomenal terjadi di Wamena, ibu kota kabupaten Jayawijaya.

Fenomenal karena peringatan Hari HAM di salah satu kota di Pegunungan Tengah Papua ini dihadiri oleh ribuan masyarakat dalam Demonstrasi. Jumlah massa oleh beberapa media disebutkan lebih dari enam ribu orang. Demonstrasi di depan Kantor DPRD ini sangat luar biasa bukan hanya dari jumlah massa yang tidak biasa, tetapi juga soal cara Komite Nasional Papua Barat merangkul massa yang begitu banyak.

Jika aparat baik Polri maupun TNI memandang KNPB sebagai kelompok terlarang dan berbahaya, ribuan massa justeru melihat KNPB sebagai wadah dan sahabat perjuangan. Alhasil, massa bukannya membenci KNPB tetapi bergabung dalam aksi KNPB dan taat pada aturan yang dibuat agar kondisi aman.

Fenomenal juga karena KNPB mendapat kepercayaan yang besar dari masyarakat sekaligus menjadi petunjuk bagi pemerintah bahwa yang berjuang di Papua bukanlah segelintir orang sebagaimana sering dikatakan selama ini. Yang berteriak tentang pelanggaran HAM bukan hanya KNPB atau korban dan keluarganya. Yang berteriak merdeka bukan hanya KNPB atau ULMWP, tapi masyarakat Papua. ULMWP atau KNPB hanyalah wadah pergerakan di Papua. Dewan Adat Papua pun hanyalah wadah yang rutin berjuang. Tapi masyarakat Papualah yang sesungguhnya sedang berjuang melalui wadah-wadah tersebut.

Menjadi pertanyaan, mengapa enam ribu lebih masyarakat Papua yang ada di Wamena rela berjemur di bawah panas mentari dan mengabaikan perayaan HUT kota Wamena yang diadakan Pemda Jayawijaya pada hari yang sama?

Orasi-orasi selama demo di DPRD kabupaten Jayawijaya menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Indonesia sudah menipis. Masyarakat Papua tak lagi percaya bahwa pemerintah Indonesia bisa atau berniat menyelesaikan masalah HAM di Papua. Kepercayaan itu telah botak dikikis oleh sebaris janji pemerintah sendiri tanpa ada realisasinya. Rakyat tak lagi percaya bahwa pelanggaran HAM akan diselesaikan sementara sebaris pelanggaran HAM baru tak terhitung setiap tahunnya.

Setelah peristiwa Paniai 8 Desember 2014, Jokowi, Presiden Indonesia berjanji kepada rakyat Papua di hadapan para pemuka agama Papua bahwa kasus itu akan segera diselesaikan. Tapi, setelah dua tahun berlalu, janji itu tak juga terwujud. Jangankan menyelesaikannya, mengakui siapa pelakunya saja belum dilakukan pemerintah. Entah berapa banyak Tim yang sudah turun ke Paniai dan melakukan investigasi, yang pasti belum ada pelaku yang diumumkan.

Kini sudah setahun usia Tim Terpadu Penyelesaian masalah HAM Papua, hal yang sama terjadi. Dari belasan kasus yang ditangani, belum satu pun pelaku yang diumumkan apalagi diadili dan dihukum. Masyarakat pun kian tak percaya. Akankah masalah pelanggaran HAM Papua diselesaikan??

Kini rakyat Papua mengendaki pihak lain yang menangani masalah Papua. "Tidak mungkin pelaku pelanggaran HAM akan menyelesaikan pelanggaran HAM yang dilakukannya sendiri. Maka biarkan pihak lain menyelesaikannya" demikian salah satu bunyi orasi saat demo hari HAM.

Tentu Tim Terpadu bentukan Menkopolhukam akan tetap bekerja meski suara tak setuju terus bergema. Namun, jika Tim tersebut tak segera menyelesaikan pelanggaran HAM maka kepercayaan masyarakat akan semakin botak hingga tak ada lagi yang percaya pada pemerintah negara ini. Jadi yang menentukan kepercayaan masyarakat Papua, bukanlah rakyat Papua sendiri, tapi pemerintah Indonesia. Mari kita menantikan jalan terjal yang diciptakan sendiri oleh negara ini untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua.

BBM Subsidi untuk siapa???

BBM Subsidi untuk siapa???


Harga BBM selalu menuai polemik. Kenaikan Rp 100 saja akan menimbulkan protes di berbagai tempat di Indonesia. Namun tidak di Papua. Kalau di tempat lain di Indoensia harga Bensin berkisar antara Rp 6000-7000, di Pegunungan Tengah Papua harga bensin perliter paling murah Rp 23.000. Ini jauh di atas harga di pasar dunia. Bahkan beberapa hari terakhir harga bensin melambung tinggi hingga Rp 100.000/ liter.

Tentu saja ada subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Namun di wamena misalnya, harga bensin seperti tidak disubsidi pemerintah bahkan jauh di atas harga minyak dunia. Para pedagang eceran yang umumnya merupakan pendatang menjelaskan bahwa harga bensin yang mahal itu disebabkan oleh transportasi yang sulit dalam mendistribusikan minyak.

Memang distribusi barang ke pegunungan tengah Papua hanya melalui transportasi udara. Akan tetapi subsidi BBM yang diberikan pemerintah itu bukanlah subsidi untuk konteks Jakarta saja. Artinya, harga subsidi BBM itu adalah harga yang merata di seluruh Indonesia. Maka tentu saja pemerintah menanggung biaya distribusi BBM ke pegunungan tengah Papua. Itu berarti harga di Wamena seharusnya sama dengan harga bensin di Jakarta.

Memang benar bahwa harga itu sama. Di SPBU di Wamena harga bensin sama seperti di Jakarta. Namun, untuk mendapatkan bensin dengan harga subsidi, masyarakat harus memiliki kupon yang bisa diperoleh di Perindakop. Kupon ini dimaksudkan agar BBM yang ada di Wamena tidak dijual ke wilayah lain di pegunungan tengah Papua. Dengan itu diharapkan agar BBM di Wamena selalu tersedia. Langkah ini tentu saja baik.
Akan tetapi, ketersediaan BBM di SPBU di Wamena selalu cepat habis. Sementara itu, di ruko-ruko dan di pinggir jalan BBM selalu tersedia setiap hari dan dijual dengan harga tiga kali lipat dari harga BBM di SPBU.  Kenyataan ini dibiarkan oleh pemerintah dan juga masyarakat selama bertahun-tahun. Baik pemerintah pusat maupun daerah bersikap cuek terhadap hal ini. Akibatnya, mobilisasi manusia dan barang sangat terhambat. Produk-produk masyarakat kecil sulit didistribusikan ke kota. Harga barang melambung tinggi. Masyarakat pun semakin melarat.

Pertanyaannya adalah apakah benar para pedagang eceran sendiri yang mendatangkan BBM ke Wamena? Ataukah, BBM yang dijual di ruko-ruko di Wamena merupakan BBM subsidi yang dibeli di SPBU di Wamena?
Kalau benar bahwa para pedagang itu sendiri yang mendatangkan BBM ke Wamena, maka negara sebenarnya sedang alpa bahkan bersikap diskriminatif terhadap masyarakat di pegunungan tengah Papua. Bagaimana mungkin negara membiarkan para pedagang mendatangkan BBM sendiri sementara di tempat lain negaralah yang mendistribusikan BBM secara memadai. Sunggu menjadi sesuatu yang aneh pula,BBM yang disubsidipemerintah dari uang rakyat kemudian diperdagangkanoleh segelintir orang dengan harga yang sangat mahal hanya karena alasan transportasi yang sulit. Kalau para pedagang itu bisa, kenapa negara yang dibiayai uang rakyat tidak bisa mendatangkan BBM?

 Kalau BBM yang dijual para pedagang itu merupakan BBM yang dibeli di SPBU di Wamena, maka negara pun sebenarnya tidak hadir di sini. Negara tidak hadir karena negara membiarkan para pedagang seenaknya kenaikan harga BBM. Ataukah ada pihak tertentu yang sedang bermain dan mengambil keuntungan besar dari kemelaratan masyarakat dan kealpaan pemerintah?

Jika kemungkinan kedualah yang terjadi, maka berapa banyak keuntungan para pedagang setiap harinya?
Menurut informasi yang saya peroleh, setiap harinya ada paling kurang 70 drum bensin yang didistribusikan dari jayapura ke Wamena. Setiap drum berisi sebanyak 200 liter. Maka sebagai contoh, jika para pedagang membeli di SPBU dengan harga Rp 8.000 dan dijual dengan harga paling murah Rp 23.000, para pedagang mendapat keuntungan sebesar (Rp 23.000*14.000 liter) - (Rp 8.000*14.000 liter) atau sebesar Rp 210.000.000 per hari. Jika angka itu merupakan biaya yang dikeluarkan negara untuk membiayai pendistribusian bensin dari Jayapura ke Wamena setiap harinya (angka pasti biaya transportasi BBM ke Wamena belum diketahui) maka negara merugi setiap hari sebesar Rp 210 juta. Kalikan saja berapa kerugian negara setiap bulan atau tahun. Negara mengalami kerugian sebesar Rp 76.650.000.000. Itu baru perhitungan kasar dengan 70 drum BBM. Bayangkan kalau kenyataannya jauh lebih besar dari itu jumlah yang didistribusikan pemerintah ke Wamena. Belum lagi kalau dihitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memasok BBM ke seluruh kabupaten di Pegunungan Tengah Papua.

Bagaimana hal ini bisa terjadi dan berlangsung selama bertahun-tahun. Hanya pemerintah yang tahu. Namun perlu ada investigasi yang mendalam tentang permainan BBM ini. Jika tidak, negara akan terus merugi dan rakyat Papua terus melarat dan diperlakukan tidak adil oleh negara. Jika itu yang terjadi maka benarlah pernyataan beberapa teman, kalau Indonesia ini hanyalah Jawa sementara yang lain hanyalah pelengkap agar Indonesia bisa disebut sebagai negara kepulauan. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pun hanya bermakna bagi masyarakat di Jawa.