Showing posts with label Artikel. Show all posts
Showing posts with label Artikel. Show all posts

Sunday, December 20, 2015

Alergi Dengan "Merdeka" (Bagian IV)





Konsekuensi lanjutan dari kondisi seperti itu adalah wilayah Papua akan senantiasa dijaga agar tidak terpisah dari Indonesia sementara manusia Papuanya bisa dibunuh atau dibiarkan mati tanpa perawatan. Demikianlah jika hanya wilayah teritorial saja yang menjadi bagian integral dari Indonesia sementara manusia Papua tidak pernah diperlakukan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat Indonesia di wilayah lain Indonesia. Hal ini semakin nyata dalam ekploitasi terhadap kekayaan alam Papua. Tanpa memperhatikan masyarakat Papua yang sangat dekat dengan alam dan hidup dari alam, alamnya dihancurkan untuk mengeksploitasi kekayaan yang terkandung dalamnya. Akibatnya masyarakat Papua menjadi terasing dari sumber kehidupannya dan tercerabut dari akar budaya dan lingkungan hidupnya sendiri.

Kondisi seperti inilah yang sesungguhnya dinamakan dengan penjajahan itu. Masyarakat Papua dijajah demi pengerukan kekayaan alamnya. Maka ketika orang Papua atau orang yang peduli tentang kondisi masyarakat Papua berteriak merdeka, sesungguhnya tersirat suatu gugatan terhadap negara ini akan tindakan penjajahan yang selama ini dilakukan terhadap orang Papua. Tentu saja ini baru dilihat dari Prinsip "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Jika merujuk pada sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI, situasi penjajahan itu menjadi jelas.

Namun, masyarakat Papua yang meneriakan persoalan ketidakadilan sosial seperti itu pun distigma sebagai Seperatis. Padahal masyarakat Papua sedang menuntut haknya sebagai warga negara Indonesia yang seharusnya menjamin kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat Papua itu sendiri.Maka ketika negara menstigma masyarakat Papua karena menyuarakan hak-haknya siapakah yang sesungguhnya Separatis?

Menyuarakan kepada negara tentang persoalan keadilan sosial mengandaikan bahwa pihak yang menyuarakan hal itu adalah bagian dari negara bersangkutan atau paling kurang mengakui bahwa negara bertanggung jawab atas kehidupannya yang layak. Dengan demikian ketika masyarakat Papua menyuarakan persoalan ketidakadilan sosial yang dialaminya berarti masyarakat Papua sedang menuntut tanggung jawab negaranya terhadap kehidupannya yang layak. Namun ketika mereka yang bersuara itu distigma sebagai separatis, maka yang separatis sesungguhnya bukanlah masyarakat itu tetapi aparat negara yang memberi stigma itu. Sebab dalam kehidupan bernegara, masyarakat memiliki hak yang sama dan negara berkewajiban untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak masyarakatnya. Dengan demikian stigma separatis terhadap masyarakat Papua yang berseru tentang ketidakadilan sosial yang dialaminya adalah tindakan kaum separatis yang memisahkan Papua dalam konteks keadilan sosial dari seluruh masyarakat Indonesia di wilayah lainnya.

Ketika negara dalam diri aparaturnya bertindak secara diskriminatif terhadap orang Papua maka aparat negara itu telah melanggar prinsip hidup dalam negara ini. Dengan demikian aparat negara itu adalah separatis. Separatis di sini hendaklah tidak dilihat hanya sebagai upaya pemisahan wilayah oleh orang yang berada di wilayah tersebut. Pembedaan perlakuan terhadap masyarakat Indonesia di suatu wilayah juga merupakan suatu pemisahan wilayah karena menganggap masyarakat di wilayah tersebut bukan bagian dari masyarakat Indonesia. Yang terjadi di Papua selama bertahun-tahun adalah seperti itu, masyarakat Papua tidak dianggap dan diperlakukan sebagai masyarakat Indonesia tetapi sebagai orang Papua yang bukan merupakan wilayah Indonesia. Dengan demikian kelompok separatis sesungguhnya adalah aparat negara yang melanggar prinsip hidup bernegara di Indonesia dan memperlakukan masyarakat Papua sebagai bukan masyarakat Indonesia. Jika diungkapkan dengan kata-kata lain, yang menginginkan Papua berpisah dari Indonesia bukan hanya orang Papua sendiri yang merasa dijajah tetapi juga aparat negara Indonesia yang memperlakukan Papua sebagai negara lain yang ada di Indonesia.



Saturday, December 19, 2015

Alergi Dengan "Merdeka"???? (Bagian I)


Mahasiswa Papua dalam Mobil Tahanan
(Foto: #PapuaItuKita)
Sekali lagi dalam sebulan terakhir mahasiswa asal Papua ditangkap di Jakarta. Kali ini 23 orang mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi mahasiswa Papua (AMP) yang ditangkap. Sebelumnya ada 300-an orang ditangkap. Semua penangkapan itu terkait dengan Papua, entah orang Papua yang ditangkap atau orang-orang yang mengangkat isu Papua. Penangkapan-penangkapan ini terjadi di Ibu Kota Negara Kasatuan Republik Indonesia. Jika kita melihat kejadian serupa di wilayah lain, khususnya di Papua sendiri, angka itu akan membumbung tinggi. Pertanyaannya: ada apa dengan Papua?

Tentu pertanyaan itu ketika diajukan kelihatan bodoh. Sebab penangkapan bahkan penembakan dan pembunuhan orang Papua itu sudah terlalu sering. Demikian pula penutupan akses Papua terhadap dunia luar pun sudah terlalu sering didengar. Isu Papua selalu ditekan dan orang Papua selalu ditangkap dan dibunuh.Semua orang pun tahu hal itu. Alasan tindakan represif negara pun menjadi jelas ketika melihat berbagai penangkapan dan pembunuhan terhadap orang Papua tersebut.

Penangkapan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya terhadap 23 orang mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua di Jakarta kali ini semakin memperjelas posisi negara di hadapan orang Papua dan isu Papua. Kalau selama ini, kata "MERDEKA" tidak pernah boleh muncul di Papua jika tak ingin ditangkap dengan pasal Makar, maka kali ini kata yang sama dilarang diucapkan di Jakarta, tempat negara ini senantiasa mendengungkan bahwa "Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu segala penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Namun bunyi pembukaan UUD 1945 tersebut harus segera ditambahkan dengan "terkecuali untuk bangsa Papua". Bagaimana tidak, 23 mahasiswa Papua itu ditangkap karena kata merdeka itu. Aparat kepolisian pun tak tinggal diam dan segera menangkap para mahasiswa yang meneriakan kata Merdeka itu. Polisi ternyata alergi dengan kata Merdeka.

Akan tetapi, jika merenungkan kembali bunyi kalimat yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, secara jelas terungkap bahwa Merdeka bukan hanya sebuah kata tetapi mengandung perjuangan. Perjuangan di sini adalah perjuangan untuk menghapus segala bentuk penjajahan di atas muka bumi ini. Maka Merdeka selalu berarti berlawanan dengan penjajahan. Dengan demikian kalau polisi alergi dengan kata Merdeka, sesungguhnya polisi menghendaki penjajahan atau ingin menjajah.

Baca juga Bagian II

Tuesday, June 11, 2013

Perempuan direkrut jadi caleg: kebanggaan atau Penghinaan (Refleksi setelah Workshop Pendidikan Politik 2)

Seorang perempuan, sehari-harinya bekerja sebagai ibu rumah tangga, tidak memiliki popularitas, tidak terlibat dalam organisasi-organisasi yang ada, akhirnya direkrut salah satu partai Politik untuk maju dalam pemilihan legislatif tahun 2014. Menjadi caleg merupakan sesuatu yang tidak pernah dibayangkannya. Bagi dia, tidak pernah terbersit dalam dirinya suatu keinginan untuk maju dalam pemilihan legislatif. Alasannya tentu saja banyak, tetapi salah satunya adalah ia memang tidak pernah berminat untuk terjun dalam dunia politik sehingga selama ini pun ia tidak sibuk dengan segala urusan berbau politik selain menggunakan hak memilih di dalam kamar pencoblosan.

Ketika diwawancarai oleh seorang wartawan, ia dengan penuh semangat mengatakan bahwa meskipun ia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang selama ini kurang terlibat dalam partai politik, tetapi orang-orang partai politik berani merekrutnya. Hal ini adalah suatu kebanggan. Ia bangga dan menjadi semakin percaya diri. Baginya, kalau direkrut berarti dalam dirinya ada sesuatu yang berguna yang selama ini tidak disadarinya dan tidak diakui. Direkrut menjadi caleg menjadi semacam suatu pengakuan akan adanya kualitas dirinya meski ia selalu mengatakan bahwa ia hanyalah seorang ibu rumah tangga. Ia bahkan berani membandingkan dirinya yang mengantongi ijazah SMA dengan beberapa perempuan di sekitarnya yang berijazah S1. Ini adalah suatu kebanggaan baginya karena mereka yang S1 tidak direkrut jadi caleg seperti dirinya.

Mungkin ada benarnya untuk berbangga ketika direkrut untuk menjadi caleg. Bangga karena menjadi caleg berarti menjadi calon utusan rakyat untuk memperjuangkan Hak-hak rakyat. Dan menjadi caleg itu bukan orang sembarangan. Dan Partai Politik sebagai kendaraan politik biasanya tidak sembarangan mencalonkan orang yang tidak berkualitas (tentu saja harus ditanyakan kualitas apa saja yang menjadi kriteria tiap partai politik). Tidak heran kalau selama ini banyak orang yang sangat ingin menjadi caleg tetapi gugur karena partai politik menganggapnya kurang berkualitas.

Kebanggaan semakin meningkat karena ia direkrut dan bukan mencalongkan dirinya sendiri. Baginya ini adalah suatu kebanggan karena di tengah banyak laki-laki yang gugur dalam pencalonan, ia justru didatangi orang-orang partai politik untuk direkrut dan diusung parpol tersebut. Baginya, semua orang apalagi perempuan yang hidup dalam budaya patriarki pasti berbangga kalau hidup sehari-harinya tidak pernah berurusan denga politik tetapi kemudian direkrut untuk menjadi caleg bahkan baginya ia telah mengalahkan beberapa laki-laki yang gugur dalam pencalonan.

Dari sudut pandang seperti ini; kebanggaan tersebut ada dasarnya.
Akan tetapi fenomena baru dimana Partai Politik giat mendatangi rumah-rumah dan merekrut orang menjadi caleg patut dianalisa lebih jauh. Artinya, kita perlu bertanya mengapa partai politik mesti terjun ke rumah-rumah masyarakat (sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya) untuk merekrut perempuan-perempuan sehingga ibu di atas juga turut direkrut meskipun ia tidak pernah terlibat dalam urusan politik?

Pertanyaan ini sangat penting untuk menganalisa keadaan masyarakat kita sekarang ini. Saya sangat yakin, ibu di atas bukan satu-satunya perempuan yang direkrut meski sebelumnya sangat buta terhadap politik. Ada banyak perempuan-perempuan lain yang direkrut untuk menjadi caleg. Hemat saya ini bukanlah suatu fenomena biasa yang mesti ditanggapi secara kritis.

Fenomena ini muncul seiring dengan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan minimal 30 % keterlibatan perempuan dalam kepengurusan Partai Politik dan juga minimal 30% caleg perempuan dalam setiap Daerah Pemilihan (Dapil). Jika setiap partai tidak memenuhi kuota minimal tersebut dalam setiap dapil, maka partai tersebut tidak diperbolehkan untuk ikut serta mengikutsertakan para calegnya ikut dalam pemilihan dari dapil tersebut.

Untuk memenuhi persyaratan itu, setiap partai tentu saja harus berupaya merekrut caleg-caleg perempuan. Akan tetapi karena partai politik di Indonesia umumnya sangat maskulin maka sangat sedikit perempuan yang terlibat dalam partai politik. Mau tidak mau, partai politik harus merekrut perempuan-perempuan dari luar partai politik untuk memenuhi persyaratan undang-undang.

Dalam keadaan seperti ini, fenomena perekrutan perempuan menjadi caleg merupakan suatu bentuk eksploitasi terhadap perempuan. Aturan undang-undang yang sesungguhnya baik untuk mendorong partai politik memberi akses yang luas untuk perempuan justru mengakibatkan perempuan dieksploitasi. Perempuan menjadi sekedar "alat" untuk memenuhi tuntutan undang-undang agar meloloskan para caleg-yang umumnya laki-laki- untuk tetap mengikuti pemilihan legislatif.  Dengan demikian, perekrutan caleg perempuan bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan tetapi lebih sebagai suatu penghinaan.

Akan tetapi, keadaan tersebut bukanlah keadaan satu-satunya dan bukanlah keadaan yang tidak bisa diubah. Masih ada keadaan yang bisa kita perjuangkan. Akan tetapi keadaan tersebut hanya bisa diubah kalau masyarakat sadar akan keadaan tersebut. Dan kesadaran hanya bisa dibangun kalau masyarakat diberi pendidikan politik. Dan pendidikan politik adalah tanggung jawab negara dan partai politik. Persoalannya pendidikan politik inilah yang tidak dilakukan oleh negara dan partai politik.
http://rakyatkecilbersuara.blogspot.com/2013/06/absennya-negara-dan-partai-politik.html