Friday, March 6, 2015

Revolusi Mental untuk Jokowi (1)

Sejak awal pemerintahannya, Jokowi berbuat sesuat yang tidak biasa. Proses pemilihan menteri dalam kabinet pimpinannya, Jokowi gunakan cara yang tidak biasa. Ada proses seleksi yang membuat decak kagum banyak orang sekaligus membangkitkan harapan bangsa Indonesia akan pemerintahan yang baik dan pro rakyat. Apa yang Jokowi lakukan menjadi tanda awal dan bentuk nyata upaya revolusi mental yang melekat padanya selama kampanye. Meski ada beberapa menteri dalam kabinetnya diragukan karena jejak masa lalunya, langkah Jokowi ini masih tetap diapresiasi. Namun sesungguhnya sudah ada kecemasan bahwa Jokowi akan tidak banyak berbuat terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat. Pemilihan menteri yang diduga punya sejarah kejahatan terhadap kemanusiaan menggambarkan bagaimana Jokowi di hadapan masalah HAM.
Penolakan Jokowi terhadap permohonan Grasi para narapidana kasus narkoba menjadi gambaran yang jelas tentang sikap jokowi terhadap persoalan HAM. Dengan dalil bahwa ada banyak orang Indonesia yang menjadi korban narkoba, maka Jokowi mendorong dilakukan hukuman mati bagi para narapidana kasus narkoba. Dalam perkara narkoba, Jokowi kelihatan begitu tegas melindungi masyarakatnya dari bahaya narkoba. Akan tetapi dalam banyak hal lain Jokowi bukan saja tidak tegas tetapisangat nyata menjadi semacam apa yang sering lawan politiknya katakan sebagai boneka.
Penunjukkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri meskipun bukan rahasia lagi kalau  Budi Gunawan termasuk orang yang diberi cap merah oleh KPK dalam seleksi menteri karena diduga  terlibat masalah korupsi, merupakan  sinyalemen kuat pengaruh pihak lain terhadap Jokowi. Sebagai mantan ajudan pribadi Megawati maka kegigihan Jokowi mengajukan BG sebagai calon tunggal Kapolri diduga kuat sebagai bentuk intervensi Megawati  yang tidak bisa dielakan Jokowi. Hal ini memperjelas pernyataan lawan politiknya bahwa Jokowi hanyalah tugas partai.
Jokowi semakin kelihatan hanya menjadi boneka ketika KPK sebagai garda terdepan upaya pemberantasan Korupsi dimutilasi habis-habisan. Jokowi tidak bertindak meski KPK dikriminalisasi. Hal ini memang menjadi sesuatu yang sulit bagi Jokowi karena pihak terdepan yang melakukan kriminalisasi terhadap Jokowi adalah orang-orang dari Partainya sendiri, PDI Perjuangan. Kembali lagi ketegasan Jokowi tidak tampak, yang muncul justru pembiaran upaya pelemahan KPK.
Bahwa pejabat yang sedang berurusan dengan hukum mesti dibebastugaskan sementara agar bisa fokus menyelesaikan masalahnya dan terlebih lagi agar tidak menggangu jalannya pemerinahan atau kinerja lembaga tempat orang itu bekerja telah Jokowi lakukan terhadap dua pimpinan KPK yang berhadapan dengan hukum. Akan tetapi Jokowi tidak melakukan hal yang sama pada Budi Gunawan. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Jokowi tetap membiarkan proses uji kelayakan di DPR. Jangankan menghentikan sementara BG dari  Polri, menarik kembali pengajuan BG ke DPR sebagai calon Kapolri  pun tidak dilakukan. Kembali lagi Jokowi menjadi Presiden  seperti tanpa wewenang.
Kini, KPK yang sudah lemah semakin diperlemah oleh keputusan Praperadilan yang sarat masalah. Hakim Sarpin memutuskan kemenangan tersangka korupsi hanya karena menilai bahwa kasus BG bukan domain KPK. Hal ini pun sangat bermasalah karena Sarpin menilai bahwa BG tidak termasuk aparat penegak hukum ketika kejadian berlangsung. Padahal anak TK pun tahu bahwa polisi merupakan aparat penegak hukum. Dan sampai saat ini pun anak-anak kecil hanya tahu bahwa yang namanya polisi berarti salah satu aparat penegak hukum. Tapi hakim Sarpin justru mengeluarkan BG dari status BG sebagai seorang Polisi hana karena jabatan BG saat terjadi penyalahgunaan kekuasaan adalah jabatan dalam kepolisian yang tidak berurusan langsung dengan aktivitas polisi sebagai penegak hukum. Akan tetapi, dalam UU kepolisian secara jelas mengatakan bahwa setiap anggota POLRI adalah penegak hukum.
Selain itu, hakim Sarpin yang menilai KPK bertindak melampaui kewenangannya justru dengan cara melampaui kewenangannya sendiri sebagai hakim praperadilan. Penetapan status tersangka yang tidak masuk domain praperadilan diterobos Sarpin. Sarpin hanya melihat KPK melampaui kewenangannya, tetapi tidak menyadari bahwa dirinya sedang melampaui kewenangannya sendiri ketika memutuskan membahas penetapan tersangka dalam sidang praperadilan. Praperadilan yang sesungguhnya bertujuan menegakkan keadilan  menjadi alat menghancurkan keadilan dan hukum di tangan Sarpin. Hal ini bisa melahirkan banyak persoalan hukum kemudian. Untuk jasanya menghancurkan sistem hukum, apa yang telah terjadi patut diingat sebagai suatu Sarpinisme agar ke depan masyarakat tetap berjaga menghadapi penghancuran sistem hukum.
Lalu atas putusan yang Sarpinis seperti itu, Jokowi malah tetap membiarkan BG tetap aktif sebagai anggota Polri. Sementara dua pimpinan KPK dengan segera diberhentikan. Meskipun Praperadilan yang Sarpinis telah membatalkan status tersangka BG, hal ini tidak berarti BG bebas dari dugaan telah melakukan korupsi. Hal ini karena Sarpin menilai penetapan BG sebagai tersangka tidak sah bukan karena tdak ada indikasi korupsi tetapi kaena status tersangka BG diberikan oleh KPK yang dengan pola pikir Sarpinisme menilai bahwa tidak berwewenang menangani kasus BG. Dengan demikian jika ditangani pihak lain maka status tersangka itu sah. Artinya dugaan dilakukan tindak pidana korupsi oleh BG tidak hilang dengan putusan Sarpinis. Maka tanpa memasuki polemik entahkah KPK harus melimpahkan kasus BG ke pihak lain atau tidak, sangkaan korupsi  pada BG mengharuskan BG untuk diberhentikan sementara sebagai anggota Polri hingga kasusnya selesai. Jokowi malah membiarkan hal ini tidak terjadi, justru menjanjikan jabatan lain bagi BG sebagai gani jabatan Kapolri.

Saturday, February 28, 2015

Security Forces in Papua: Security For whom

SECURITY FORCES IN PAPUA: SECURITY FOR WHOM?



Even as the memory of the sadistic murder of four civilians by the Indonesian security forces in Enarotali last December (known as the Bloody Paniai incident) remains raw for Papuans, the police are making plans to increase their presence in Papua, including by building a Brimob (Police Mobile Brigade) command headquarters in Wamena (Jayawijaya Regency). Earlier, the TNI announced plans to establish a new Kodam (regional military command) in Papua. These plans show the Indonesian Government’s true approach in Papua: to focus heavily on security and the military. No matter who is in power, the government continues to use a security approach when trying to resolve the complex web of problems in Papua. Ever since Papua was integrated into Indonesia, the central government has not been concerned with the abuses and killings of the Papuan people perpetrated by the police and army. Human rights abuses continue to take place, but justice is rarely served.
  This security approach has not only led to a number of murders, but has also negated the freedoms of the Papuan People to assemble, express themselves and state their opinions. Any expressions or opinions that differ from those of the government or the security forces are always used as a reason to launch various operations that frequently result in fatalities. Based on this security approach, many Papuans have been killed or arrested under Indonesian Law no. 106 or 110 on assault against the government or on trying to separate the certain area from Indonesia (Makar). Thus, instead of creating peace and security, the presence of the police and army in Papua causes insecurity, fear and trauma.
 This raises a question: who are the security forces there to serve? This question is important because the government and security forces often distort official policies. The motto ‘NKRI (The Unitary State of the Republic of Indonesia) is non-negotiable’ (‘NKRI hargamati’) fires up Indonesians to support the maintenance of Indonesia’s unity. But this concept of NKRIhargamati overlooks the real reason for the establishment of the state. The basis of Indonesia’s existence cannot be solely the need to remain united –there must also be a clear agreement that the government will look after the prosperity and safety of the people under its rule. Given this, it seems very odd when the main security concern becomes Indonesia’s sovereignty rather than the security of the Indonesian people.
One of the main problems is that the police and army understand the concept of NKRI as the need to ensure no areas of Indonesia ever leave the republic. This has resulted in the security forces vindicating the extrajudicial killing and assaults of Papuans as necessary to uphold the unity of Indonesia. It is clear that what is being championed is the unity of NKRI and the physical land inside of it, not the people living in these areas. It is thought that since Papua must remain part of Indonesia, Papuans whose views contrast with those of the government and security apparatus should be killed. It is clear that ‘security’ in Papua means the security of the geographic area of Indonesia and not for the people living in the territory themselves.
In practical terms in Papua, this view means that any hint of conflict or disagreement is seen as an effort to separate Papua from Indonesia. For example, peaceful demonstrations are usually met by well-armed security forces. The sadistic assassinations in Enarotali are clear evidence of how the security apparatus treats Papuans. This is just one of many cases. The security apparatus have an ingrained suspicion of Papuans: that they all want to separate from Indonesia, when in fact a demonstration can be just that, and may be on a completely unrelated matter. This deep-seated lack of trust is what has led to the government wanting to build more and more security bases in Papua.
  The irony here is that the government uses the ‘safety of the local people’ as the reason why security forces are necessary. But for the local people, the government never properly explains who is meant to benefit from the presence of more security. When the government says the increase in security forces is to ensure people’s safety, it is almost unbelievable because the local people themselves reject an increase in security personnel. Perhaps unsurprisingly, this excuse is actually being used currently by the government of Jayawijaya Regency and the police to justify the plan to build a Brimob headquarters in Wamena. The people in Jayawijaya strongly reject this plan because the presence of Brimob headquarters will make the area more insecure and the people will live in fear. The protracted and deep trauma caused by the arbitrary actions of the security forces have made the local people believe that security makes them less secure, not more.
 For the Papuans, what they need nowadays is security focused on the people’s welfare, not state security. The conditions in Papua need more attention from the government, particularly in the areas of education, healthcare, and economic and cultural protection. Many people in Jayawijaya are illiterate because there are very few teachers. So many schools in Jayawijaya, and in Papua in general, have insufficient numbers of teachers. The students in Papua go to school but usually don’t end up having class because there is no teacher.
  Another problem in Papua is that there are many healthcare centers, but a lack of doctors and nurses. The number of Papuans infected by HIV/AIDS is the highest in Indonesia, and there are also problems with other diseases. But there is no significant policy or action from the government to solve such problems. While lots of money has been spent on Special Autonomy programs aimed at encouraging the development of Papuans and public infrastructure in Papua, there are no significant changes. The goal of Special Autonomy is not a bad one – the goal of encouraging Papuans in their development – but in reality this approach actually excludes the Papuans from the development. While many public facilities have been built in Papua, the majority of Papuans do not get to enjoy them. These facilities are enjoyed by migrants from outside Papua. These migrants arrived through the transmigration program from the Indonesian government, or as economic migrants coming to Papua looking for work. The migrants dominate the economic, social, cultural, education and political spheres in Papua. Many Papuans consider that Special Autonomy is a failure. Development in Papua has become a ‘wicked problem’, and it needs a holistic solution.
  On top of all this, the plan to establish new Brimob command headquarters in Wamena is the wrong answer to the complex web of problems in Papua. The Indonesian government has to think deeply about developing Papua. The Papuans do not require additional police or army – they need partnerships and justice in the development of their land

Friday, February 27, 2015

PANTE PEDE Dan EDUCATING UP

    • Persoalan Pante Pede dan Educating 









Tentang sosialisasi oleh Pemerintah Provinsi NTT tentang pembangunan Hotel milik PT. Investama Manggabar, beberapa Koran di NTT baik cetak maupun Online menulis bahwa sosialisasi itu berakhir ricuh. Akan tetapi sesungguhnya ada hal yang menarik yang mesti menjadi pelajaran dari peristiwa sosialisasi tersebut, lebih dari sekadar ricuh. Konteksnya, pada tanggal 17 Januari 2015, Gubernur NTT mengutus beberapa pejabat SKPD yang terkait dengan urusan Pante Pede untuk melakukan sosialisasi pembangunan Hotel di Pante Pede. Sosialisasi ini dibuat menyusul penolakan besar-besaran oleh masyarakat Manggarai Barat. Pemerintah Provinsi kemudian memperluas persoalan, dari sekadar ingin mempihakketigakan penggunaan Pante Pede menjadi persoalan kepemilikan. Pemprov NTT atas dasar persoalan kepemilikan merasa berhak untuk menyerahkan Pante Pede kepada siapa saja untuk dikelolah. Artinya karena Pante Pede adalah milik Pemprov NTT maka Pemprov NTT yang berkuasa penuh atasnya. Sementara masyarakat pada satu sisi tetap menolak adanya privatisasi terhadap Pante Pede. Dasarnya adalah karena Pante Pede merupakan ruang publik yang tersisa bagi masyarakat untuk menikmati indahnya alam kepunyaan masyarakat Manggarai Barat. Sementara orang-orang dari berbagai belahan dunia berbondong-bondong datang menikmati alam Manggarai Barat, masyarakat Manggarai Barat hanya menjadi penonton dan tidak bisa menikmati alam indahnya. Dan terkait persoalan kepemilikan, masyarakat Manggarai Barat pun memiliki basis hukum yang seharusnya ditaati oleh Pemprov agar asset seperti Pante Pede diserahkan ke kabupaten Manggarai Barat. Dengan basis argumentasi seperti itu, Pemprov dan masyarakat Manggarai Barat bertemu. Sayangnya utusan Pemprov datang dengan kebiasaan pemerintah yang melihat bahwa apa yang diputuskan pemerintah selalu benar dan masyarakat selalu sebagai pihak yang belum mengerti tentang keputusan pemerintah sehingga butuh penjelasan. Istilah sosialisasi di tengah berbagai penolakan privatisasi Pante Pede cukup menggambarkan kerangka berpikir pemerintah. Maka utusan Gubernur datang dengan harapan bahwa masyarakat Manggarai Barat akan mengerti dan kemudian pembangunan hotel di Pante Pede bisa dimulai. Yang jadi soal adalah, Gubernur dan para utusannya tidak memiliki suatu argumentasi yang bisa meyakinkan masyarakat mengapa Pante Pede harus diserahkan ke PT. Investama Manggabar milik Setya Novanto. Pemprov hanya berkutat pada persoalan kepemilikan dan juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat mudah dipatahkan oleh masyarakat. Soal kepemilikan, masyarakat pun memiliki argumentasi hukum yang tidak mampu dijawab oleh pemerintah provinsi selain rasionalisasi bahwa Pemprov tidak menyerahkan Pante Pede kepada Pemda Manggarai Barat karena tidak ada kata “harus” dalam Pasal 13 UU no. 8 tahun 2003. Akan tetapi Pemprov lupa bahwa dalam pasal yang sama tidak ada kata pengecualian yang memperbolehkan Pemprov untuk tidak menyerahkan Pante Pede kepada Pemda Manggara Barat. Pemprov pun hanya melihat keuntungan dari aspek PAD. Selain angka PAD yang dibanggakan Pemprov terlalu kecil, masyarakat membaca persoalan Pante Pede secara lebih luas tidak sebatas PAD. Bagi masyarakat, PAD yang akan diterima Pemprov dari PT. Investama Manggabar sebesar Rp 250.000.000 per tahun atau 20.833.333/bulan atau Rp 685.000/hari terlalu kecil dibandingkan apa yang bisa diperoleh Pemprov, Pemkab dan terutama masyarakat sendiri bila Pante Pede tetap menjadi ruang publik tetapi yang ditata dengan baik. Educating Up Maka apa yang terjadi dalam Sosialisasi Pembangunan Hotel di Pante Pede oleh Pemprov terlalu sempit kalau hanya dilihat aspek ricuhnya. Kericuhan itu disebabkan oleh penjelasan Pemprov yang berbelit-belit dan tidak menjawabi pertanyaan masyarakat. Selebihnya, proses yang terjadi adalah suatu bentuk pendidikan kepada pemerintah oleh masyarakat sipil. Masyarakat memberikan pelajaran kepada pemerintah bahwa masyarakat tidak membutuhkan penjelasan yang berbelit-belit. Yang dibutuhkan adalah suatu jawaban yang sesuai dengan pertanyaan masyarakat. Selain itu, masyarakat sendiri sedang mengingatkan pemerintah bahwa segala hal yang dilakukan oleh pemerintah semestinya ditujukan untuk kepentingan masyarakat bukan investor. Maka dalam sosialisasi tersebut sesungguhnya ada beberapa hal penting yang terjadi. Pertama, pembalikan pandangan bahwa yang perlu dididik hanyalah masyarakat. Proses sosialisasi itu menjadi titik balik dimana pemerintah perlu belajar. Dan masyarakat Manggarai Barat sedang menyadarkan para pemimpinnya bahwa pemerintah sedang terjebak dalam suatu model pembangunan yang membelenggu dan keluar dari tujuan adanya negara. Maka yang terjadi sesungguhnya bukanlah sosialisasi dari pemerintah tetapi sosialisasi masyarakat kepada pemerintah tentang bagaimana harus mengatur kehidupan bersama dalam negara. Di sini masyarakat tidak bisa lagi dipandang sebagai orang lemah dan bodoh yang harus dididik sehingga perlu dibuat sosialisasi tentang keputusan pemerintah. Artinya, penolakan masyarakat terhadap privatisasi Pante Pede bukan karena masyarakat belum mengerti sehingga perlu sosialisasi tetapi karena masyarakat sadar akan masalah yang sedang dihadapinya. Dengan pembalikan pandangan ini sesungguhnya masyarakat Manggarai Barat sedang menggugurkan suatu model pembangunan dari atas ke bawah. Di sini pemerintah tidak bisa dilihat lagi sebagai penyelamat yang datang untuk menolong masyarakat. Kedua, pemerintah seringkali terjebak dalam pembangunan yang membelenggu. Kesadaran masyarakat akan kehilangan ruang publik karena berbagai pembangunan selama ini melahirkan penolakan terhadap pencaplokan ruang publik di Pante Pede. Sementara pemerintah melihat bahwa kesukesan pembangunan hanya diukur dari banyaknya gedung mewah dan PAD yang diperoleh, masyarakat memandangnya secara lebih luas dengan mengukur pembangunan dari seberapa bermanfaatnya bagi masyarakat banyak sebagaimana tujuan didirikannya suatu negara. Pemerintah terjebak dalam tipu daya pembangunan dengan melihat besaran PAD tetapi lupa akan tujuan pembangunan yaitu untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pembangunan yang mengekslusi masyarakat kebanyakan dari hasil pembangunan itu sendiri adalah suatu kegagalan meskipun menghasilkan PAD yang besar. Ketiga, pentingnya kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks pemerintah seringkali terjebak dalam pandangan pembangunan dari atas ke bawah dan terbuai oleh tipu daya pembangunan, maka kontrol masyarakat sangat dibutuhkan. Gerakan masyarakat menolak privatisasi Pante Pede merupakan suatu bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap pemerintah yang patut diapresiasi dan diteladani. Kontrol sosial seperti ini sangat penting untuk menyadarkan kembali tujuan adanya negara dan bagaimana para pemimpin harus membangun negara ini. Tanpa kontrol sosial seperti ini, masyarakat akan semakin disingkirkan dari berbagai pembangunan dan akhirnya pembangunan hanya dinikmati segelintir orang kaya dan para pelancong dari negara lain. Pertanyaannya adalah apakah Pemprov tidak menyadari persoalan seperti ini? Tentu saja terlalu naïf untuk mengatakan bahwa pemerintah provinsi tidak menyadari bahaya privatisasi Pante Pede bagi penyingkiran masyarakat dari pembangunan itu. Berbagai protes yang diajukan telah cukup jelas menggambarkan bahaya itu. Namun, kegigihan Gubernur NTT untuk tetap menyerahkan Pante Pede kepada PT. Investama Manggabar menjadi suatu pertanyaan yang mesti dijelaskan sendiri oleh Gubernur. Sementara argumen-argumen yang dipakai Pemprov tidak memadai di hadapan argument masyarakat, Pemprov tetap pada pendiriannya. Maka patut dicurigai kepentingan apa yang ada di balik kegigihan Pemprov untuk mempertahankan rencananya sendiri dengan mengabaikan masyarakat banyak.

Thursday, February 19, 2015

Kisah Seorang Janda -puisi Frans Wetapo

PUISI

KISAH SEORANG JANDA


Di sebuah kampung tinggal seorang janda yang hidupnya pas-pasan
Dari hari ganti minggu bahkan sampai tahunpun melewatinya di-
Gubuk peninggalan sang kekasih suaminya
            Ia berharap kelak sang almarhum kekasihnya kembali namun tak
            Datang kunjung, pagar kayu yang di buatnya juga sudah mulai lapuk
            Air hujan mulai tiris membasahi rumah
Matahari naik perlahan dari ufuk timur, ia memandang orang-orang
Sedang menuju ke kebun ia pun ingin berkebun tetapi sayangnya
Lahan yang bertahun-tahun diolahnya seakan tak sanggup memberi kesuburan
            Ketika musim panen pun telah tiba ia ingin berjualan sayur dari kebunya
            Sesampai di pasar,sayur bawaannya di ambil oleh pemungut CUKAI
            Sayangnya ia pulang dengan tangan hampa seakan ia datang
            Untuk menunjukan hasil kebunnya lalu pergi begitu saja



                                                                        By’ frans wetapo

Friday, January 30, 2015

penolakan terhadap rencana pembangunan Mako Brimob di Wamena

    
    Papua selalu dipandang secara pincang oleh pemerintah. berbagai persoalan yang ada di Papua dipandang hanya sebagai masalah keamanan sehingga pendekatan yang diambil juga adalah pendekatan keamanan. Padahal dalam sejarah Papua, pendekatan keamanan justru gagal total bahkan menjadikan Papua tidak aman. Sudah terlalu banyak orang Papua yang dibunuh, ditembak aparat Negara dengan alasan Demi stabilitas negara atau demi NKRI. Di Papua, yang paling penting adalah stabilitas negara dan keutuhan NKRI, sementara manusianya menjadi tidak penting dan karenanya mudah dibunuh. Dan kesan ini semakin mendapat pembenarannya ketika pembunuhan masyarakat Papua hampir selalu tanpa proses hukum. Pembunuhan akhirnya menjadi biasa dan kebal hukum menjadi keistimewaan para aparat negara di Papua.   
       kini saat masyarakat sedang trauma dengan pembunuhan sadis dan biadab di Enarotali, Paniai, pemerintah justru ingin menambah kekuatan aparat di Kab. Jayawijaya dengan membangun Mako Brimob. Di Jayawijaya sendiri sudah ada Polres, ada Kodim, ada Batalion dll. Penolakan terhadap rencana pembangunan Mako Brimob adalah sesuatu yang harus dipahami sebagai penolakan terhadap pendekatan keamanan di Papua. Info selanjutnya buka di sini.

penolakan terhadap rencana pembangunan Mako Brimob di Wamena

Papua selalu dipandang secara pincang oleh pemerintah. berbagai persoalan yang ada di Papua dipandang hanya sebagai masalah keamanan sehingga pendekatan yang diambil juga adalah pendekatan keamanan. Padahal dalam sejarah Papua, pendekatan keamanan justru gagal total bahkan menjadikan Papua tidak aman. Sudah terlalu banyak orang Papua yang dibunuh, ditembak aparat Negara dengan alasan Demi stabilitas negara atau demi NKRI. Di Papua, yang paling penting adalah stabilitas negara dan keutuhan NKRI, sementara manusianya menjadi tidak penting dan karenanya mudah dibunuh. Dan kesan ini semakin mendapat pembenarannya ketika pembunuhan masyarakat Papua hampir selalu tanpa proses hukum. Pembunuhan akhirnya menjadi biasa dan kebal hukum menjadi keistimewaan para aparat negara di Papua.   kini saat masyarakat sedang trauma dengan pembunuhan sadis dan biadab di Enarotali, Paniai, pemerintah justru ingin menambah kekuatan aparat di Kab. Jayawijaya dengan membangun Mako Brimob. Di Jayawijaya sendiri sudah ada Polres, ada Kodim, ada Batalion dll. Penolakan terhadap rencana pembangunan Mako Brimob adalah sesuatu yang harus dipahami sebagai penolakan terhadap pendekatan keamanan di Papua. http://tabloidjubi.com/2015/01/29/penolakan-pembangunan-kompi-brimob-di-jayawijaya-terus-berlanjut/

Saturday, January 24, 2015

KAMI HANYA NAMA

kami hidup di tanah kaya
laut indah berpulau-pulau
di dalamnya ada surga
di daratan ada wangi kopi
aromah cengkeh dan vanili di mana-mana
ada padi yang menguning
ada komodo yang mendunia
di mana-mana ada mangan
ternak kami melimpah
tapi tolong jangan tanya
karena semua anugerah itu
kami hanya punya nama

coba liat tanah kami
penuh orang berdasi
ke mana-mana bawa plat merah
buat kami rakyat pejalan kaki senang
"kita punya mobil bagus"
tapi tolong jangan tanya
karena semua itu
kami hanya punya nama.

kekayaan kami katanya milik negara
milik negara untu kepentingan penyelenggara negara
kami cukup dengan bangga
dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat

jangan tanya
mana bupati kami
mana DPRD kami
atau mana Gubernur kami
cukup lihat di istana-istana megah
di Hotel-hotel Mewah
atau di mobil-mobil mahal

tapi tolong jangan tanya
karena semua itu
kami hanya punya nama

kami hanya punya nama
untuk alam yang kaya
keindahan yang memukau
dan untuk pemerintah dan wakil kami yang berlimpah
karena semua itu adalah milik para investor
lalu kami dibuat bangga
ada hotel berbintang-bintang
tanda kemajuan
tapi jangan tanya itu punya siapa




 

suara kemiskinan

Aku adalah Papua, aku adalah Maluku,
Akulah Nusa Tenggara, akulah Sulawesi,
Suara dari kemiskinan, yang tak pernah berujung,
 Semenjak Republik ini berdiri.
Tanah kami tanah kaya, laut kami laut kaya,
Kami tidur diatas emas, berenang diatas minyak,
Tapi bukan kami punya, semua anugerah itu,
Kami cuma berdagang, buah-buah pinang.
Kami tak mau bersalah, pada anak-anak cucu,
Kami tak mau bersalah, pada anak-anak cucu,
Harus ada perubahan, harus ada perubahan,
Harus ada perubahan, harus ada perubahan.

BALE NAGI LARANTUKA - IVAN NESTORMAN

Bale Nagi Larantuka
Ivan Nestorman dalam album Flores, The Cape of Flower
Composed/ arranged/ performed by Ivan Nestorman
--
Ivan Nestorman - Bale Nagi Larantuka
Cari kriang di nagi orang
nae berok tembus lautan
Sampe juga di tana orang
Ile Mandiri dalam ingatan
Sore sore dudo ambe inga,
soba sayang cinta mati
Dolo-dolo selalu aku ingat
dengan kebarek dari Pulau Konga
Sore sore dudo ambe inga
ema sayang, papa sayang
Dolo-dolo selalu aku ingat
dengan rumpu-rampe selalu kurindu
Bale nagi bale nagi, Larantuka the place where I belong
Bale nagi bale nagi, Larantuka selalu menunggu ...

MOGI DEO KEZE WALO - IVAN NESTORMAN

Mogi Deo Keze Walo
 Ivan Nestorman dalam album Flores, The Cape of Flower
 Composed/ arranged/ performed by Ivan Nestorman,
 Remi Aimere, Rin Mogi, Lodovikus
 --
Ivan Nestorman - Mogi Deo Keze Walo
 Gula ana fai ngaza mogi
 adu tangia modhe tau ate ngao mona noa se'a pu'u lau lego
 lovely anafai is Nona Mogi from Nagakeo
 dancing tea eku she is so beautiful
 Oo.. Mogi e
 Mogi e Mogi fu kugu
 Oo.. Mogi e
 Come and dance with me tonite
 Mogi e mogie
 Deo keze walo deo keze walo
 Deo keze walo Nona Mogi e